Antisipasi Banjir, Pemkot Cimahi Imbau Warga Tak Buang Sampah Sembarangan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pasalnya, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya banjir di Kota Cimahi.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, Endang mengatakan, sejauh ini petugas kerap mendapati sumbatan sampah di saluran drainase maupun sungaisungai saat melakukan upaya pembersihan.

“Genangan banjir disebabkan sumbatan sampah. Kami imbau masyarakat gak buang sampai sembarangan apalagi ke sungai karena dampaknya akan terasa, terutama bagi mereka yang di daerah hilir,” katanya, Rabu (4/12/2024).

Ia menambahkan, untuk meminimalisir potensi banjir pihaknya memaksimalkan peran petugas dalam melakukan pembersihan drainase maupun sungai yang ada di kawasan Kota Cimahi.

“Sejumlah titik di Kota Cimahi masih menjadi ancaman dari genangan hingga banjir. Kami rutin setiap hari bershikan saluran dari sampah dan sedimen. Itu jangka dekat yang terus kami lakulan untuk antisipasi banjir di musim hujan ini,” katanya.

Masih kata dia, pelebaran sungai di wilayah Kelurahan Cigugur Tengah dan di Melong serta Margaasih, Kabupaten Bandung terus diupayakan. Hal tersebut sebagai upaya jangka panjang dalam menanggulangi banjir di wilayahnya.

“Untuk pelebaran sungai di Cigugur Tengah kami akan menuntaskan pembebasan 6 bidang tanah yang tersisa. Kita harapkan tahun ini ada appraisal (pembebasan sisa lahan di Cigugur Tengah). Jadi awal tahun sudah besar dan dibebaskan lahannya,” katanya.

Ia menyebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan melakukan pelebaran sungai di wilayah Cigugur Tengah tahun depan. Sedangkan untuk pelebaran sungai di wilayah Melong, pihaknya masih menunggu penanganan di wilayah Kabupaten Bandung yang rencananya akan dilakukan Pemprov Jabar.

“Berdasarkan informasi BBWS akan dilakukan peleberan tahun depan. Mudah-mudahan jadi solusi banjir. Di hilir masih menungggu progres di Kabupaten Bandung. Pelebaran di Kabupaten Bandung kan oleh provinsi,” tandasnya. (KRO)