Anggaran Dipangkas, Badan Haji Hapus Pos Protokoler, Begini Penjelasan Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Pemangkasan anggaran amanah dari Inpres 1/2025 tidak hanya menyasar kementerian.

Tapi, pemangkasan anggaran juga bagi badan-badan baru yang dibentuk di era Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Misalnya, yang dialami Badan Pengelola (BP) Haji dengan pemangkasan anggaran mencapai 66,22 persen.

Baca Juga :Sahrul-Gun Gun Tak Hadiri Rapat Pleno Penetapan Bupati Bandung

Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, semula mereka mendapat pagu APBN 2025 sebesar Rp129 miliar.

’’Kemudian, ada pemangkasan anggaran sebesar 66,22 persen atau Rp 86,9 miliar,’’ kata Irfan di Jakarta Rabu (5/2/2025).

Dengan demikian, anggaran BP Haji tahun ini tercatat tinggal Rp42,1 miliar.

Baca Juga :Pj Bupati Subang : Kita Tidak Ingin Generasi Kita menjadi Generasi Instan

BP Haji sendiri baru benar-benar menjadi penyelenggara haji mulai musim 2026.

Penyelenggaraan haji 2025 masih berada di bawah komando Kementerian Agama.

BP Haji sebatas menjadi mitra penyelenggara.

Irfan mengatakan, dengan adanya pengurangan anggaran tersebut, sejumlah pos harus menyesuaikan.

Baca Juga :Program 100 Hari Kerja DS: Fokus pada Lapangan Kerja

Pos yang anggarannya dihapus total adalah urusan protokoler.

Juga, pos manajemen serta kinerja sumber daya manusia.

’’Efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas layanan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji,’’ ujarnya.

Tunggu peralihan anggaran badan haji di APBN Kemenag

Irfan menambahkan, mereka menunggu peralihan anggaran badan haji di APBN Kemenag sekitar Rp50 miliar.

Dia berharap peralihan anggaran itu bisa segera dieksekusi sehingga dapat menambah postur anggaran BP Haji.

Di antaranya, Rp20 miliar lebih untuk deputi bidang koordinasi pelayanan dan dalam negeri.

Program pusat data dan informasi sebesar Rp7,4 miliar

Kemudian, deputi bidang koordinasi pelayanan luar negeri mendapatkan alokasi Rp12,19 miliar.

Lalu, deputi bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi membutuhkan dana Rp7,4 miliar. Berikutnya, inspektorat Rp2,1 miliar serta program pusat data dan informasi sebesar Rp7,4 miliar. (wan/c7/ttg/jawa pos)