Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat Desak Pilkada Ulang, Ternyata Ini Alasannya – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Aliansi Masyarakat Bandung Barat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Padalarang-Purwakarta, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang, pada (3/12/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan anggota dengan berbagai latar belakang berbeda terdiri dari mahasiswa, santri, ulama, hingga kalangan muda se-Kabupaten Bandung Barat tersebut meminta pihak berwenang membongkar kecurangan Pilkada di Bandung Barat.

Selain berorasi, peserta aksi pun membawa sejumlah poster berisi foto calon bupati Jeje Richie Ismail bergambar uang Rp50 ribu dan juga membawa poster Raffi Ahmad bertulis: “Oligarki Perusak Demokrasi”.

Dalam aksinya tersebut, peserta aksi mendesak aparat berwenang menangkap dan mengadili calon bupati dan wakil bupati yang melakukan tindak politik uang di Pilkada Serentak.

“Kami mendesak aparat berwenang menangkap dan mengadili calon bupati dan wakil bupati yang melakukan money politik. Setelah itu kami minta ada pemungutan suara ulang di seluruh TPS,” kata Koordinator Aksi, Dudi Firmansyah, Selasa (3/12/2024).

Ia menambahkan, tuntutan pelaksanaan pemilu lantaran hasil Pilkada kali ini sudah ternodai oleh tindakan money politik dan pelanggaran netralitas aparat pemerintah.

“Kami mendesak Bawaslu dan KPU KBB menegakkan aturan yang memang sudah menjadi regulasi. Kenapa harus pemilu ulang, ya karena suara yang masuk itu gak demokratis dengan adanya bagi-bagi amplop,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pelaksanaan Pilkada Bandung Barat yang dinodai praktik money politic tidak hanya merugikan para calon peserta pemilu, tapi juga masyarakat luas di Kabupaten Bandung Barat.

“Karena demokrasi yang digadang-gadang menghasilkan pemimpin berkualitas justru ternodai. Selain itu, pemimpin yang menang karena politik uang akan rentan melakukan tindak korupsi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami juga mendesak bukan hanya calon bupatinya, tapi operator seperti Kades dan pelaku penyebar uang segera diadili. Dengan tindak pokitik uang rakyat KBB telah dihinakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bandung Barat Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, terkait desakan massa untuk diskualifikasi salah satu calon atau menggelar Pilkada ulang bisa dilaksanakan atas rekomendasi Bawaslu atau MK.

“Adapun dugaan pelanggaran itu ada mekanismenya. Kita menjalankan apa yang jadi ketentuan. Silahkan laporkan ke Bawaslu. Terkait tuntutan kita akan menyesuaikan dengan ketentuan, apabila ada rekomendasi kita siap jalankan,” tandasnya. (KRO)