Pemkot Bandung Sisir Kelompok Berisiko, Diskriminasi Hambat Pengobatan HIV – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menempatkan penghapusan stigma dan peningkatan kesadaran perilaku berisiko sebagai prioritas utama dalam memperkuat penanggulangan HIV/AIDS.

Kedua persoalan tersebut sebagai tantangan terbesar yang masih menghambat upaya pencegahan, deteksi dini, dan pemulihan pasien.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan stigma membuat penyintas dan kelompok rentan enggan memeriksakan diri atau mengakses layanan, sehingga memperburuk penyebaran HIV.

Sementara itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku berisiko turut mempengaruhi bertambahnya kasus baru.

“Yang paling menakutkan bukan hanya penyakitnya, tetapi stigmatisasi dan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko,” ujar Farhan, Senin (1/12/2025).

Farhan menegaskan edukasi komprehensif harus berjalan seiring dengan penanganan medis agar upaya penanggulangan berjalan efektif.

Kapasitasnya sebagai Ketua Komite Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Farhan menyampaikan Pemkot Bandung terus memperluas sosialisasi melalui program Warga Peduli AIDS (WPA).

Program tersebut menjadi ujung tombak penyampaian informasi langsung ke masyarakat, terutama di wilayah yang banyak bersentuhan dengan kelompok rentan.

“WPA berperan penting menjaga komunikasi dan pendampingan, sekaligus memastikan tidak ada warga yang terisolasi oleh stigma,” ucapnya.

Menurutnya, kelompok berisiko tinggi tetap menjadi perhatian utama dalam edukasi, mantan pengguna narkotika dengan jarum suntik, ibu dengan HIV yang menyusui, serta ibu hamil yang telah terinfeksi.

Farhan juga menyinggung kelompok pekerja seks sebagai salah satu kelompok rawan, namun pendataan mereka hingga kini belum bisa dilakukan secara resmi.

“Keberadaan mereka tidak terdata. Informasinya hanya bisa diperoleh dari data tidak resmi. Itu tantangan besar yang kita hadapi dalam peringatan Hari AIDS 2025,” katanya.

Sementara itu, terkait perkembangan kasus, Farhan menyebut estimasi temuan HIV dan AIDS di Kota Bandung pada 2025 hingga Juli berada di kisaran ribuan kasus.

Farhan mengungkapkan angka pasti masih berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan, yang menjadi pusat pencatatan seluruh fasilitas layanan kesehatan.

Estimasi tersebut menunjukkan Kota Bandung tetap menjadi daerah dengan beban kasus yang tinggi dan membutuhkan intervensi berkelanjutan.

Sementara itu, di tingkat layanan rujukan, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung melaporkan sekitar 1.700 pasien HIV menjalani pengobatan rutin sepanjang 2025.

Ketua Penanggulangan HIV RSHS, dr. Rudi Wisaksana menjelaskan meskipun jumlah pasien masih bertambah, tren kenaikannya telah melambat dibanding tahun sebelumnya.

Mayoritas pasien merupakan laki-laki usia produktif 25 hingga 40 tahun.

“Pasien sebagian besar menggunakan pembiayaan BPJS, tetapi tidak semuanya,” ujar Rudi saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

Rudi menilai salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi pasien adalah stigma dan diskriminasi, termasuk dari tenaga kesehatan.

Ia menyebut tekanan pekerjaan kerap memunculkan perlakuan yang dianggap menstigma tanpa disadari.

“Itu menghambat layanan, menambah waktu tunggu, dan membuat pasien enggan datang,” ucapnya.

Rudi menegaskan peningkatan kualitas layanan hanya dapat dicapai apabila pasien merasa aman, diterima, dan tidak dihakimi.

Langkah ini diambil untuk memastikan RSHS tetap menjadi fasilitas kesehatan rujukan yang inklusif dan ramah bagi seluruh kelompok.

Selain itu, Direktur Utama RSHS Bandung, dr. Rachim Dinata Marsidi menegaskan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan tidak boleh lagi terjadi.

Hambatan apa pun yang menghalangi pasien untuk mendapatkan akses layanan berpotensi menurunkan keberhasilan terapi jangka panjang.

“Tidak boleh ada hambatan bagi siapa pun yang ingin mengakses layanan,” tegas Rachim.

Rachim menambahkan Indonesia bersama komunitas global telah menargetkan Ending HIV 2030, yang membutuhkan dukungan lintas sektor, inovasi layanan, dan pendampingan berkelanjutan.(dsn)