Dedi Mulyadi Segera Tertibkan Pembangunan Ilegal di Daerah Aliran Sungai – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil langkah tegas terhadap pembangunan yang melanggar aturan di kawasan daerah aliran sungai (DAS), termasuk perumahan mewah yang berdiri secara ilegal.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, penataan ulang kawasan DAS menjadi prioritas untuk mengembalikan fungsi sungai sesuai peruntukannya. Ia menilai alih fungsi kawasan sungai selama ini telah merugikan masyarakat luas.

“Semua langkah penataan kembali daerah aliran sungai ini didasari oleh kepentingan masyarakat. Sungai harus dikembalikan pada fungsi aslinya,” ujar Dedi, Selasa (11/11).

Menurutnya, normalisasi DAS memiliki tujuan strategis, yakni menjaga irigasi pertanian, mengendalikan banjir, serta memastikan aliran sungai tidak dialihkan untuk kepentingan komersial pribadi.

“Masih ada yang menggunakan kawasan sungai untuk restoran, rumah sewa, atau aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan sungai,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diterima Pemprov Jabar, sejumlah titik DAS di berbagai daerah telah beralih fungsi menjadi kawasan hunian mewah. Dedi mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah penertiban.

“Beberapa bahkan dijadikan rumah sewa dalam jumlah banyak. Tunggu waktunya, kami akan lakukan pembongkaran bila terbukti melanggar,” tegasnya.

Dedi juga menyoroti lemahnya pengawasan aparat dalam menjaga kelestarian dan fungsi DAS. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperbaiki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan.

“Kita harus jujur bahwa selama ini ada kelalaian dalam pengawasan. Bagi pihak-pihak yang mengomersialkan sungai di luar kepentingannya, sadarlah bahwa tindakan itu salah,” ujarnya.

Meski begitu, Dedi memastikan setiap langkah penertiban akan dilakukan sesuai prosedur dan tahapan hukum yang berlaku. “Setiap tindakan pembongkaran akan diawali dengan surat peringatan. Kami ingin semua berjalan transparan dan tidak ada pihak yang merasa tidak diberi kesempatan,” katanya.