Dorong Kolaborasi Pemkot dan Swasta Atasi Krisis Fasilitas Sekolah – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Runtuhnya ruang kelas di SMP Pasundan 1 Bandung, Jalan Balonggede No. 32, Kecamatan Regol, mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.

Iman Lestariyono menegaskan meskipun sekolah tersebut berstatus swasta, penanganannya tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pihak terkait.

Iman menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan meminta Pemerintah Kota Bandung segera turun tangan untuk melakukan langkah tanggap darurat.

Menurutnya, keselamatan siswa dan keberlangsungan proses belajar mengajar harus menjadi prioritas utama.

“Kami prihatin, ini harus jadi perhatian bersama. Sekalipun swasta, sekolah itu mitra Pemkot. Urusan pendidikan dasar, baik SD maupun SMP, tetap di bawah tanggung jawab pemerintah,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (4/11/2025).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, Pemkot Bandung perlu segera mencari solusi cepat untuk memastikan kegiatan belajar tidak terganggu.

Iman mendorong agar pemerintah menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun lembaga sosial seperti BAZNAS untuk membantu perbaikan sementara.

“Kalau hibah jelas tidak bisa langsung karena butuh proses panjang. Tapi dalam kondisi darurat, Pemkot bisa meminta bantuan CSR atau lembaga lain. Yang penting anak-anak tetap bisa belajar,” tegas Iman.

Selain penanganan darurat, Iman juga menyoroti pentingnya aspek legalitas dan kelayakan bangunan sekolah di Kota Bandung.

Iman mengingatkan setiap bangunan sekolah, baik negeri maupun swasta, wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai jaminan keselamatan.

“Dulu namanya IMB, sekarang PBG. Idealnya setiap sekolah punya SLF sebagai syarat operasional. Faktanya, tidak semua bangunan di Bandung ini layak digunakan, dan ini perlu jadi perhatian,” ujarnya.

Iman menambahkan sekolah swasta sebenarnya memiliki peluang untuk mengajukan bantuan ke Pemkot Bandung, dengan syarat yayasan pengelolanya sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham minimal selama tiga tahun.

Namun, ia mengakui banyak sekolah swasta menghadapi kendala finansial dalam mengurus perizinan maupun pemeliharaan bangunan.

“Mengurus izin dan desain bangunan itu tidak mudah, biayanya juga besar. Banyak sekolah swasta kesulitan karena biaya operasional saja sudah berat. Makanya butuh kepedulian alumni, pemerintah, maupun dukungan dari CSR,” kata Iman.

Iman berharap kejadian di SMP Pasundan 1 menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius memperhatikan kondisi fisik sekolah di seluruh wilayah Kota Bandung. Keselamatan siswa dan keberlangsungan kegiatan belajar tidak boleh dikorbankan karena kelalaian atau keterbatasan anggaran.

“Yang penting sekarang anak-anak jangan sampai kehilangan hak belajarnya. Tanggap darurat dulu, baru kita pikirkan langkah selanjutnya,” ujarnya.(dsn)