Gubernur Jabar Larang Pengerjaan Jalan Malam Hari, Demi Jaga Kualitas Hotmix – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan agar seluruh pengerjaan jalan beraspal atau hotmix di wilayah Jawa Barat dilakukan pada siang hari. Ia menegaskan, pelaksanaan pada malam hari berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan karena faktor cuaca yang tidak mendukung.

Menurut pria yang akrab disapa KDM, kondisi hujan dan kabut yang sering terjadi pada malam hari, terutama di wilayah pegunungan, dapat mengganggu proses pemadatan dan pencampuran aspal.

“Saya imbau warga Jawa Barat ikut mengawasi, bahkan menghentikan jika melihat pengerjaan hotmix di malam hari. Sekarang sering hujan, udara lembap, dan berkabut. Kalau dilakukan malam hari, kualitas jalannya pasti tidak bagus,” ujar Dedi di Bandung, Senin (27/10).

Ia menambahkan, pengerjaan jalan di malam hari juga rentan menimbulkan kesalahan teknis, seperti pengurangan volume material atau hasil pengaspalan yang tidak merata karena suhu udara terlalu rendah.

“Suhu malam yang tidak stabil membuat aspal sulit merekat sempurna. Dampaknya, kualitas jalan bisa cepat rusak,” katanya.

Untuk memastikan kebijakan ini diterapkan, Dedi telah menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat agar berkoordinasi dengan satuan lalu lintas di kabupaten/kota dalam pengaturan waktu proyek perbaikan jalan.

“Kepala PU sudah saya minta bekerja sama dengan jajaran lalu lintas di seluruh wilayah agar pembangunan dan peningkatan jalan berjalan tertib dan sesuai aturan,” tuturnya.

Dedi menegaskan bahwa pengerjaan sebaiknya dilakukan antara pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, agar tidak mengganggu arus lalu lintas serta menjaga mutu hasil pekerjaan.

“Pengerjaan cukup dilakukan siang hari, jam sembilan sampai jam tiga sore. Setelah jam kerja selesai, masyarakat bisa beristirahat tanpa terganggu aktivitas proyek,” ucapnya.

Selain itu, Dedi mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan jalan di lingkungannya masing-masing agar proyek berjalan transparan, sesuai standar, dan tidak merugikan warga.