Pemkot Bandung Lakukan Efisiensi Anggaran, Layanan Dasar Tetap Jadi Prioritas – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan efisiensi anggaran akibat pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tidak akan berdampak pada layanan dasar masyarakat. Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin saat ditemui di Balai Kota Bandung.

Erwin mengungkapkan total TKD Kota Bandung mengalami pengurangan sekitar Rp658 miliar berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp205 miliar sudah memiliki peruntukan khusus, sementara Rp400 miliar lebih tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Yang pasti memang ada pengurangan, tapi kami pastikan tidak akan mengurangi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” ujar Erwin, Senin (20/10/2025).

Erwin menjelaskan Pemkot Bandung sedang melakukan langkah efisiensi pada pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak. Beberapa di antaranya meliputi pengurangan anggaran makan-minum (mamin), perjalanan dinas luar kota dan luar negeri, serta penghentian pembelian kendaraan dinas baru.

Selain itu, penghematan energi juga diterapkan, misalnya dengan mematikan listrik di kantor yang tidak digunakan.

“Kita lakukan efisiensi di beberapa sektor yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kalau pegawai tidak ada di kantor, ya listriknya dimatikan. Hal-hal seperti itu yang sekarang kita tertibkan,” katanya.

Erwin menambahkan penghematan ini dilakukan sejalan dengan upaya Pemkot Bandung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat menutupi kekurangan akibat pemangkasan TKD tersebut.

“Di satu sisi kita berhemat, tapi di sisi lain kita juga mencari cara untuk menutup kekurangan itu dengan meningkatkan PAD. Jadi, keseimbangan fiskal tetap dijaga,” ujarnya.

Menanggapi laporan Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan dana pemerintah daerah senilai Rp233 triliun masih mengendap di Bank Indonesia, Erwin menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Saya tidak masuk ke ranah itu, karena itu urusan pusat. Tapi yang pasti, di Bandung pemotongan TKD sebesar Rp658 miliar ini sudah berdasarkan keputusan resmi dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Erwin memastikan meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung tetap berjalan sesuai peruntukan. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh kebijakan efisiensi tersebut.

“Kita tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Jadi meskipun ada pemangkasan, Bandung tetap memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi,” ujar Erwin.(dsn)