Dedi Mulyadi Tak Mau Berpuas Diri Meski Diapresiasi Mendagri Soal Pengelolaan APBD – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas capaian realisasi belanja dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang dinilai tinggi secara nasional. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menegur jajaran pejabatnya karena masih ada kas daerah yang belum terserap optimal.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025, realisasi belanja APBD Jawa Barat telah mencapai 73,34 persen, sedangkan realisasi pendapatan mencapai 66 persen.

Meski capaian itu mendapat pujian dari pemerintah pusat, Dedi Mulyadi menilai masih ada ruang perbaikan, terutama dalam percepatan serapan anggaran. “Pagi ini saya malah menegur Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat. Hari ini dicek, kasnya masih ada Rp2,5 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Senin (20/10).

Menurut Dedi, hasil evaluasi menunjukkan hingga akhir tahun 2025 daya serap anggaran diperkirakan mencapai Rp7,5 triliun dengan potensi tambahan pemasukan sekitar Rp6,5 triliun. “Berarti kalau dihitung totalnya ada sekitar Rp9 triliun, itu masih ada sisa,” ucapnya.

Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin puas dengan predikat provinsi dengan pengelolaan keuangan terbaik jika masih terdapat dana yang belum terserap untuk kepentingan publik.

“Saya nggak mau dikatakan paling tinggi. Saya justru merasa paling rendah, karena masih ada uang yang belum dimanfaatkan. Ada sekitar Rp500 miliar yang akan kami dorong untuk segera dibelanjakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagian dari dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi.

“Kita akan dorong tambahan ruas-ruas jalan yang diperbaiki atau di-hotmix. Saya tidak mau lihat jalan provinsi bergelombang, termasuk yang menuju arah Kota Bandung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

“Pendapatan tinggi, belanja tinggi, tapi masih ada ruang untuk cadangan jika terjadi keadaan darurat atau kebutuhan penting. Dengan skenario seperti ini, Jawa Barat adalah yang terbaik,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar daring oleh Kemendagri, Senin (20/10).

Apresiasi tersebut disampaikan di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut hadir dalam rapat. Secara nasional tren realisasi pendapatan APBD tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Per 30 September 2025, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 70,27 persen atau Rp949,97 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 67 persen (Rp919,98 triliun).