PKS Dukung Program MBG, Pengawasan Minta Diperketat dalam Pelaksanaannya – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Pemerintah tengah gencar melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Di tingkat daerah, program ini mulai menjadi perhatian serius, termasuk di Kota Bandung.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandung menjadi salah satu pihak yang menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan program tersebut. Melalui Sekretaris Fraksinya, Eko Kurnianto, PKS menyampaikan dukungan penuh sekaligus memberikan sejumlah catatan agar pelaksanaan MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.

Eko menilai, tujuan besar program ini sangat sejalan dengan visi PKS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik bukan sekadar urusan kesehatan, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang kuat dan cerdas.

“PKS tentu mendukung program peningkatan dan pemberian gizi untuk anak-anak Indonesia. Namun, kami juga mendorong agar pelaksanaan program ini dievaluasi secara menyeluruh dan dipastikan keamanannya, baik dari sisi bahan pangan maupun distribusinya,” ujar Eko di Bandung, Rabu (8/10/2025).

Namun, di balik semangat besar itu, Eko mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaannya. Ia menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada anggaran atau jumlah penerima, tetapi juga pada sistem tata kelola yang baik, mulai dari pengadaan bahan makanan hingga distribusi di lapangan.

Karena itu, Fraksi PKS meminta agar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Bandung berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Dua instansi ini dinilai memiliki peran penting untuk memastikan keamanan pangan dan kecukupan gizi bagi peserta didik.

“Kami mendorong agar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan turut aktif dalam pengawasan program ini, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik,” tambahnya.

Tak hanya itu, Eko juga menawarkan konsep “dapur sekolah” sebagai solusi konkret dalam pengelolaan program. Ia menjelaskan bahwa model ini memungkinkan setiap sekolah mengelola dapur sendiri atau secara terpusat di wilayah tertentu, sehingga pengawasan lebih mudah dan kualitas makanan lebih terjamin.

Selain itu, keberadaan dapur sekolah juga diyakini dapat menciptakan lapangan kerja lokal dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat sekitar. Para orang tua atau pelaku UMKM di lingkungan sekolah dapat dilibatkan dalam pengolahan bahan makanan, sehingga program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga.

“Akan lebih baik jika program ini mengoptimalkan dapur di sekolah-sekolah sebagai dapur pengolahan makanan. Selain lebih terpantau, hal ini juga bisa mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar,” jelas Eko.

Fraksi PKS pun menegaskan pentingnya prinsip keadilan distributif dan keadilan serapan dalam pelaksanaan program nasional ini. Artinya, manfaat MBG harus dirasakan secara merata, tidak hanya oleh sekolah-sekolah di perkotaan, tetapi juga oleh lembaga pendidikan di daerah terpencil serta madrasah dan pesantren yang selama ini kerap terpinggirkan dari program serupa.

Bagi Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Dengan dukungan, pengawasan, dan tata kelola yang baik, mereka berharap MBG benar-benar menjadi program yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas generasi muda Indonesia. (*)