Tak Dikelola Pemprov Jabar, KDM Jelaskan Program Urunan Rp 1.000 Gerakan Kemanusiaan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau “Poe Ibu” tidak dimaksudkan sebagai pungutan atau kewajiban mengumpulkan uang dari masyarakat maupun aparatur pemerintahan. Ia menepis anggapan yang menyebut gerakan tersebut sebagai kebijakan yang membebani warga.

Menurut pria yang akrab disapa KDM, semangat utama dari Gerakan Poe Ibu adalah menumbuhkan kembali nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa Barat sejak lama. Surat Edaran Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang diterbitkan pemerintah provinsi, katanya, adalah bentuk ajakan moral, bukan aturan formal yang bersifat mengikat.

“Yang kami lakukan hanyalah mengajak. Mengingatkan semua pihak, mulai dari RT, RW, kepala desa, camat, bupati, hingga wali kota, agar bersama-sama menghidupkan kembali semangat gotong royong di lingkungannya masing-masing,” tutur Dedi.

Ia menyebut, banyak persoalan kecil di masyarakat yang sering luput dari perhatian negara, seperti warga miskin yang tidak memiliki ongkos ke rumah sakit, biaya pendampingan keluarga pasien, hingga kebutuhan dasar saat menjalani pengobatan.

“Rumah sakit memang gratis, tapi ada banyak yang tak punya ongkos ke sana. Tidak ada biaya menunggu, tidak ada biaya bolak-balik kemoterapi. Masalah-masalah kecil seperti itu yang perlu diselesaikan secara gotong royong di tingkat lingkungan,” ujarnya.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar di setiap RT dibentuk bendahara atau pengelola yang dipercaya warga untuk menampung donasi sukarela. Setiap orang, katanya, bisa menyisihkan Rp1.000 per hari ke dalam kotak kecil di rumah masing-masing. Dana yang terkumpul bisa digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan, tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah.

Ia menekankan pentingnya transparansi. Setiap penggunaan dana, menurut Dedi, wajib diumumkan secara terbuka kepada warga, misalnya lewat grup WhatsApp RT. Dedi juga mendorong agar kepala daerah ikut berperan aktif mengoordinasikan gerakan ini.

“Kalau ada anak tak punya sepatu ke sekolah, ada ibu yang kesulitan biaya berobat, rumah dinas bisa jadi tempat mereka datang mencari solusi,” katanya.

Dedi memastikan, tidak ada satu rupiah pun dari dana solidaritas tersebut yang akan masuk atau dikelola oleh dirinya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Tidak ada dana dari Poe Ibu yang akan dikumpulkan di provinsi. Ini gerakan sosial yang dikelola masyarakat, bukan program anggaran pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsep gotong royong seperti ini sebenarnya sudah lama hidup di banyak daerah di Jawa Barat, hanya perlu dihidupkan kembali dengan cara yang lebih terorganisir. “Ini bukan kewajiban. Ini ajakan kemanusiaan. Hari ini mungkin kita yang membantu, suatu saat bisa jadi kita yang butuh pertolongan,” ujarnya.

Di sisi lain, gerakan ini menuai tanggapan kritis dari anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari. Ia menilai, meski semangatnya adalah solidaritas sosial, pelaksanaan gerakan tersebut berpotensi menimbulkan salah tafsir dan beban baru di masyarakat.

Menurut Zaini, imbauan agar ASN, siswa, dan masyarakat umum menyisihkan Rp1.000 per hari bisa menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi kalangan pelajar dan pegawai negeri yang cenderung akan mengikuti instruksi atasannya.

“ASN pasti patuh pada perintah atasan. Tapi kalau siswa, setiap bentuk pungutan di sekolah itu dilarang. Jangan sampai ajakan ini justru melanggar aturan pendidikan,” ujarnya.

Zaini juga mengingatkan adanya potensi ketidakkonsistenan kebijakan. Ia mencontohkan, masyarakat yang menggalang dana di jalan untuk pembangunan tempat ibadah sering kali dilarang, tetapi kini justru pemerintah mendorong partisipasi warga dengan pola serupa.

Lebih jauh, kebijakan semacam ini menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari solusi struktural terhadap keterbatasan fiskal, bukan mendorong masyarakat ikut menanggung beban.

“Gotong royong itu sudah ada di masyarakat tanpa perlu surat edaran. Kalau ada tetangga kesulitan, otomatis mereka bantu. Jadi jangan direduksi menjadi program formal,” pungkasnya.

(dbs)