Jangan Sampai Keliru! Ini Bedanya PBK dan PPYSTT Menurut Aturan Terbaru Pajak – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Penulis : Antoni Eka B. – Penyuluh Pajak

RADARBANDUNG.ID – Belum lama ini, Kantor Pajak kembali menekankan pentingnya Wajib Pajak memahami perbedaan antara Pemindahbukuan (PBK) dengan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PPYSTT).

Ilustrasi PBK dan PPYSTT. Foto : Dokumentasi Pribadi/Gemini. Sementara foto atas, Antoni Eka B. Foto : Dokumentasi Pribadi

Sosialisasi ini dilakukan seiring terbitnya PMK 81 Tahun 2024, yang membawa aturan baru terkait tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.

Banyak Wajib Pajak masih menganggap keduanya sama, padahal mekanisme dan syaratnya berbeda jauh. Mari kita bedah lebih rinci.
—

Apa Itu PBK dan PPYSTT?

PBK (Pemindahbukuan)
Merupakan proses memindahkan pembayaran pajak yang sudah masuk, baik ke jenis pajak lain, masa pajak lain, atau kelebihan bayar ke kewajiban pajak lain. Mekanisme ini bisa dilakukan bila memenuhi kriteria tertentu.

PPYSTT (Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang)
Berlaku ketika Wajib Pajak ternyata membayar pajak yang sebenarnya tidak ada kewajiban terutangnya. Dalam hal ini, dana bisa dikembalikan melalui mekanisme PPYSTT.

—

4 Jenis PBK yang Diatur dalam PMK 81/2024

Berdasarkan Pasal 109 PMK 81/2024, permohonan PBK kini dipersempit hanya untuk empat kondisi berikut:

1. Penggunaan deposit pajak.

2. Pembayaran PPh atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah/bangunan, sepanjang belum dilakukan penelitian formal untuk penerbitan surat keterangan.

3. Penyetoran di muka bea meterai yang belum digunakan, untuk menambah saldo deposit pada mesin teraan meterai digital.

4. Pembayaran pajak yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang.

Dengan kata lain, tidak semua kasus salah setor bisa diajukan sebagai PBK.
—

Kapan Harus Menggunakan PPYSTT?

Jika kasus salah setor atau kelebihan bayar tidak termasuk keempat kondisi PBK di atas, maka Wajib Pajak diarahkan untuk menggunakan mekanisme PPYSTT.

Proses pengajuan PPYSTT kini lebih mudah karena bisa dilakukan secara daring melalui sistem CoreTax DJP di menu Pembayaran.

—

Contoh Kasus Nyata

1. Kasus PBK
Pak Budi punya deposit pajak Rp10 juta untuk PPh Pasal 25. Setelah dicek, ternyata kewajiban pajaknya hanya Rp8 juta. Sisanya Rp2 juta bisa diminta dialihkan untuk pembayaran PPh Pasal 21. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme PBK.

2. Kasus PPYSTT
Bu Sari secara tidak sengaja membayar PPN atas transaksi yang ternyata tidak terutang PPN (misalnya penyerahan barang yang sebenarnya bukan objek PPN). Karena pembayaran tersebut bukan kelebihan setor biasa, melainkan pajak yang tidak seharusnya dibayar, maka pengembaliannya harus diajukan lewat mekanisme PPYSTT, bukan PBK.

—

Intinya: Jangan Salah Jalur!

PBK = hanya untuk kondisi terbatas sesuai Pasal 109 PMK 81/2024.

PPYSTT = jalan keluar bila pajak yang dibayar ternyata tidak seharusnya terutang, atau kelebihan bayar di luar ketentuan PBK.

Dengan memahami perbedaan ini, Wajib Pajak tidak perlu bingung lagi saat menghadapi masalah salah setor atau kelebihan bayar pajak.(**)

Live Update