Rakyat Sejahtera Jadi Cita-Cita Kemerdekaan, Kemiskinan Jadi PR Pemerintah – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan pada periode Maret 2025. Melansir dari laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat mencatat penduduk miskin per Maret 2025 sebanyak 3,65 juta orang atau 7,02 persen dari total penduduk. Meski demikian, Garis Kemiskinan (GK) atau batas pengeluaran minimum untuk hidup layak justru mengalami kenaikan.

“Angka ini turun sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan periode September 2024 yang sebanyak 3,67 juta orang,” jelas Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, sebagaimana dikutip SIPPN, Kamis (14/8/2025).

Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Yorisa Sativa, juga menjelaskan terjadi penurunan terhadap jumlah penduduk yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2025, jumlah penduduk yang terdaftar dalam desil 1 sampai 5 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah DTKS Kota Bandung tahun 2024,” tutur Yoris saat dihubungi, Sabtu (16/8/2025).

Lebih lanjut, Yoris mengungkapkan dalam menentukan masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin digunakan Garis Kemiskinan (GK) untuk menilai kemampuan seseorang dalam memperoleh kehidupan yang layak.

“Garis kemiskinan merupakan batas pendapatan warga untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga warga yang berada di garis kemiskinan akan kesulitan untuk memperoleh penghidupan yang layak dalam berbagai aspek seperti pemenuhan gizi, pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” ungkap Yoris.

Pada Maret 2025, BPS menetapkan Garis Kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Artinya, rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah Rp2.875.235 per bulan. Adapun untuk GK Kota Bandung terbaru periode Maret 2025, Kepala BPS Kota Bandung, Samiran, mengatakan data tersebut baru akan dirilis September mendatang.

“Untuk kabupaten/kota se-Indonesia memang belum rilis. September InsyaAllah,” tulisnya saat dihubungi langsung, Jumat (15/8/2025).

Yoris menegaskan, GK bukan terjadi karena kenaikan/penurunan daya beli melainkan harga barang kebutuhan mengalami kenaikan/penurunan sementara pendapatan yang diperoleh tetap. Jika GK menunjukan penurunan, maka biaya pemenuhan penghidupan yang layak mengalami penurunan dan akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah.

Sebaliknya, jika GK meningkat maka biaya pemenuhan penghidupan yang layak mengalami peningkatan yang dapat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di suatu wilayah dan juga berdampak pada alokasi bantuan dari pemerintah akan meningkat.

Adapun untuk angka penurunan kemiskinan pada tahun 2022–2024, Yoris menyebutkan hal tersebut bisa terjadi karena program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.

“Selain itu ada juga program-program dari pemerintah daerah seperti UHC (Universal Health Coverage), pendidikan gratis, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan bekerja dan berusaha. Kenaikan UMK bagi pekerja juga berpengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan,” imbuhnya.

Yoris menyebutkan, untuk tahun ini, Dinsos Kota Bandung akan meluncurkan beberapa program bantuan untuk masyarakat guna mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung. “Tahun ini kami akan meluncurkan program bantuan pangan daerah, pemberian bantuan premi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga miskin yang bekerja di sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), serta pembuatan inkubator ekonomi bagi warga miskin,” rincinya.

Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 yang dirilis oleh BPS menyebutkan menuntaskan kemiskinan merupakan langkah krusial untuk memastikan kesejahteraan bagi semua. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk juga menjadi fokus utama dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sejalan dengan hal itu, Yoris mengatakan untuk mewujudkan Rakyat Sejahtera membutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Hal tersebut merupakan cita-cita, walaupun sulit harus terus diupayakan melalui kolaborasi semua elemen mulai dari pemerintah, swasta, (pengusaha) dan masyarakat. Upaya dari pemerintah salah satunya dengan mengkonsentrasikan seluruh program pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dengan menggunakan DTSEN sebagai objek sasaran pembangunan,” ucap Yoris.

Selain itu, untuk program jangka panjang, Dinsos Kota Bandung berencana lakukan lima hal, mengupayakan perluasan dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial bagi warga yg berada di desil 1 dan 2, mengupayakan pemberdayaan bagi warga yang berada di desil 3–5 dengan memberikan pendampingan yang dilakukan dinas terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM), dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Disdagin).

Lebih lanjut, program jangka panjang Dinsos, menurutnya, mengupayakan perbaikan infrastruktur lingkungan bagi warga miskin yang berada di kawasan kumuh. Konsisten melakukan pemutakhiran DTSEN sebagai data acuan penanggulangan kemiskinan nasional. Mengintegrasikan seluruh layanan penanggulangan kemiskinan melalui YesJitu guna meningkatkan ketepatan sasaran dan layanan guna mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang adaptif.

Yoris juga mengungkapkan penting untuk memiliki persepsi yg sama untuk saling membantu dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial yg tinggi.(dsn/mg1/mg2/mg3)