Kemendag Periksa 7 Perusahaan Terkait Impor Pakaian Bekas Ilegal Rp112 Miliar – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama sejumlah instansi lintas sektor, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Polri, memeriksa tujuh perusahaan terkait kasus impor pakaian bekas ilegal.

Pemeriksaan ini dilakukan setelah ditemukan 19.391 ballpress pakaian bekas di 11 gudang yang tersebar di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi. Nilai barang ilegal tersebut ditaksir mencapai Rp112 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, ribuan ball pakaian bekas itu diimpor dari beberapa negara Asia, yakni Korea Selatan, Jepang, dan Cina. “Ada sekitar tujuh perusahaan. Barang-barang ini ditemukan di 11 gudang. Salah satunya adalah gudang yang kita datangi hari ini,” ujarnya dalam jumpa pers di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa (19/8).

Meski demikian, Budi enggan menjelaskan lebih jauh mengenai modus yang digunakan para importir dalam menyelundupkan barang-barang tersebut. Ia khawatir informasi mengenai modus itu justru akan ditiru oleh pihak lain. “Kami tentu memiliki metode tersendiri untuk mengawasi arus barang ini, sehingga siapapun yang mencoba mengimpor pakaian bekas akan bisa terdeteksi,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, jutaan potong pakaian bekas tersebut rencananya akan dipasarkan di sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya. “Setelah sampai di sini, barang-barang itu akan disebarkan ke berbagai daerah untuk dijual,” jelas Budi.

Budi menuturkan, pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan pengawasan yang dilakukan Kemendag bersama instansi terkait melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Barang-Barang Penyelundupan pada 15 hingga 16 Agustus 2025. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan intensif.

Ia menegaskan, impor pakaian bekas tidak hanya melanggar sejumlah regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, hingga aturan mengenai barang yang dilarang masuk ke Indonesia. Lebih dari itu, peredaran pakaian bekas impor juga berpotensi merugikan industri tekstil dan pelaku UMKM dalam negeri, serta membahayakan kesehatan konsumen.

“Sekali lagi, barang-barang ini mengganggu industri dalam negeri, melemahkan UMKM kita, dan juga membahayakan masyarakat karena tidak ada jaminan kesehatan dari pakaian bekas ini,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djoko Prihadi, memastikan pihaknya akan menindak tegas para importir yang terlibat. Ia menyebut, para pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan. “Ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda sebesar lima miliar rupiah,” ujarnya.

Djoko juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda membeli pakaian impor murah yang masuk secara ilegal. Selain kebersihannya diragukan, konsumsi pakaian bekas impor dapat memperlemah industri dalam negeri. “Mari kita utamakan produk lokal, supaya industri tekstil kita berkembang dan bisa bersaing, bahkan menembus pasar ekspor,” pungkasnya.

(kus)