Bahas Isu dan Tantangan Soal Dunia Usaha, Apindo Jabar Temui Gubernur Dedi Mulyadi – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan sejumlah isu strategis ihwal dunia usaha kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Salah satunya mengapresiasi langkah strategis dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, khususnya terkait aspek keamanan berusaha.

“Awal menjabat Gubernur (Dedi Mulyadi) langsung menandatangani komitmen bersama Forkopimda Jabar terkait pemberantasan aksi premanisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan satgas dan deklarasi “Jabar Manunggal” untuk menangani berbagai hambatan pembangunan, termasuk aksi premanisme yang mengganggu investasi, pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, serta berbagai praktik ilegal lainnya yang merugikan dunia usaha,” ucap Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astuti dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (17/4/2025).

Dalam audiensi itu juga dibahas tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, semisal pemberlakuan tarif impor oleh Amerika Serikat. Menurut Ning, kebijakan ini diperkirakan berdampak terhadap dinamika industri di jabar, mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi berbagai sektor unggulan di Jabar.

“Perubahan ini memerlukan adaptasi strategis dari pelaku usaha serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri Jabar tetap terjaga di tengah ketdakpastan global,” jelasnya.

Ning juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha, misalnya dalam kebijakan pengupahan. Ia menyayangkan tidak konsistennya implementasi regulasi di Jabar, seperti yang terjadi pada penetapan Upah Minimum Sektoral Jabar 2025, di mana SK yang telah diterbitkan dipaksa untuk direvisi akibat dinamika dan adanya tekanan di lapangan.

“Ketidakpastian ini berisiko menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan investor. Kami berharap Pemerintah hadir menjadi penengah, karena bagaimanapun buruh itu merupakan aset,” terangnya.

Ning juga berpandangan saat ini Dewan Pengupahan tidak dapat berperan sebagaimana mestinya karena keputusan upah ditetapkan di luar forum resmi. Padahal seharusnya ditetapkan melalui musyawarah dalam Dewan Pengupahan yang di dalamnya ada Pengusaha, Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Akademisi.

“Kami menilai pentingnya mengembalikan marwah dan peran Dewan Pengupahan sebagai forum yang sah dan konstruktif,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu juga Apindo Jabar mengusulkan sejumlah inisiatf sinergi strategis antara dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Jabar. Antara lain, mendorong pemakaian seragam batk khas Jabar di lingkungan pabrik pada hari tertentu sebagai upaya memperkuat UMKMsekaligus memperkokoh identtas budaya daerah, adanya revitalisasi rantai pasok bahan baku khususnya untuk industri garmen dan alas kaki di Jabar agar potensi lokal dapat dioptmalkan melalui kolaborasi dengan brand global.

“Kami juga mengusulkan sinergi antara sektor industri dan pariwisata melalui program wisata karyawan ke destnasi lokal, adanya integrasi sistem perpajakan agar kontribusi industri dibayarkan langsung di Jabar, hingga reformasi sistem rekrutmen tenaga kerja untuk menghapus praktk percaloan yang merugikan pencari kerja maupun perusahaan,” imbuhnya.