RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Bagi warga negara Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, berkewajiban untuk membayar pajak setahun sekali.
Namun, ada persyaratan yang dirasa cukup menyulitkan wajib pajak yang ingin melakukan kewajibannya, yakni, harus melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Persyaratan ini diungkap oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyoroti wajib pajak harus mencari pemilik kendaraan pertama.
Baca Juga :Wapres Gibran Puji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Atasi Masalah Bangunan di Kawasan Puncak Bogor
Diketahui, setiap wajib pajak yang membeli kendaran bemotor bekas wajib melampirkan STNK atau KTP pemilik pertama.
“Problem bayar pajak adalah cari STNK pemilik pertama dari kendaraan bermotor,” tutur Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, mencari pemilik kendaraan pertama membuat wajib pajak kesulitan, sehingga bisa mengurungkan niat untuk membayar pajak.
Baca Juga :Gubernur Jawa Barat Instruksikan Tidak Boleh Ada PR untuk Siswa, Dedi Mulyadi Sebut Habiskan Pelajaran di Sekolah
Hal ini membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berinisiatif untuk membuat peraturan yang memudahkan wajib pajak.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghubungi pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membuat peraturan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Saya telepon Bapenda Jawa Barat untuk membuat regulasi wajib pajak kendaraan bermotor,” ungkap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Baca Juga :Hibisc Puncak Bogor Dibongkar, Pekerja Bangunan Curhat Sedih Hasil Karya Kembali ke Nol, Tetap Ikut Instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, wajib pajak tidak harus mencari pemilik kendaraan pertama.
“Wajib pajak tidak perlu disibukkan dengan mencari pemilik kendaraan pertama atau menyiapkan KTP,” tambah mantan Bupati Purwakarta ini.
Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan, berkewajiban menyiapkan kelengkapan wajib pajak.
Dilengkapi Pemprov Jabar
“Seluruh kelengkapannya menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambah Dedi.
Ia memaparkan, Pemprov Jabar akan melengkapi persyaratan wajib pajak lewat kantor Samsat.
“Kelengkapan wajib pajak melalui kantor Samsat di setiap kabupaten atau kota masing-masing,” tutur Dedi Mulyadi.
Layanan terbaik
Gubernur Jawa Barat menilai, langkah ini merupakan usaha pemprov untuk memberikan layanan terbaik bagi warganya.
“Ini adalah langkah kami memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat terutama yang memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor,” tegas Dedi Mulyadi. (adv)
Kumpulan Artikel Tips & trik gaya hidup
Tips & trik Lifehack
tips
tips agar cepat hamil
tips diet
tips diet sehat
tips menurunkan berat badan
tips cepat hamil
tips menambah berat badan
tips agar bayi cepat gemuk dalam 1 minggu
tips agar cepat melahirkan di usia kandungan 38 minggu
tips menulis kreatif
tips menabung
tips gemukin badan
tips agar melahirkan normal lancar dan tidak sakit
tips mengecilkan perut
tips sukses pubertas
tips diet cepat
tips menurunkan tekanan darah tinggi
poster tips sukses pubertas
tips diet pemula
tips hidup sehat
tips move on
tips agar cepat tidur
tips awet muda
tips menaikkan berat badan
tips belajar efektif
tips and tricks
tips mengatasi badan lemas
tips menabung harian
tips interview kerja
prediksi tips parlay 100 win
tips tinggi
tips tidur cepat
tips agar cepat haid
tips agar cepat kontraksi asli
tips kesehatan
tips menabung 1 juta per bulan
tips menghilangkan jerawat
tips belajar bahasa inggris
tips ibu hamil 9 bulan agar persalinan lancar
tips gamis untuk orang gemuk
tips agar miss v tidak kering saat berhubungan
tips kepala sering pusing
tips gemuk
tips cepat hamil setelah haid selesai
tips kurus
tips untuk memanjakan diri
tips tinggi badan
tunjukkan tips tidur
tips cepat tidur
tips agar tidak mabuk perjalanan