Ini Skema dan Cara Menghitung Pajak Kendaraan Setelah Ada Aturan Opsen – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Kebijakan opsen mulai diberlakukan pada 5 Januari tahun 2025 sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan (Bapenda) sudah menyiapkan sejumlah persiapan.

Terkait aturan ini, Bapenda Jabar melakukan sejumlah persiapan dari mulai pembahasan dengan pihak pemerintah pusat, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan instansi terkait, hingga asosiasi pengelola pendapatan daerah.

Dalam aturan terbaru, terdapat skema opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Opsen sendiri adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

Sederhananya, selama ini pajak kendaraan menjadi kewenangan provinsi. Namun, setelah ada UU HKPD yang memuat opsen, maka pemerintah kabupaten dan kota pun memiliki andil yang sama dalam memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan ini.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan opsen bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten dan kota, sehingga mereka mempunyai kapasitas anggaran untuk membiayai belanja pembangunan, khususnya infrastruktur.

Kebijakan opsen pajak kendaraan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia dengan penetapan tarif yang berbeda-beda sesuai kebijakan provinsi masing-masing, paling tinggi 2 persen dari nilai jual kendaraan bermotor.

Terdapat pula penyesuaian tarif pajak kendaraan tahun 2025 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai belanja infrastruktur layanan publik 40 persen dan 10 persen diantaranya untuk infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum yang ditentukan dalam PP Nomor 35 tahun 2023” ujar Dedi Taufik.

Cara Menghitung Pajak dengan Adanya Opsen

Besaran opsen pajak kendaraan ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak terutang yang ditentukan oleh pemerintah provinsi dan mulai berlaku 5 Januari tahun 2025 mendatang. Bukan berarti pajak kendaraan naik sebesar 66 persen.

Bagaimana menghitung pajak kendaraan tahun 2025 yang akan datang? berikut caranya :
-Pajak kendaraan tahun 2024 (sebelum ada aturan baru)

Contoh : Motor Yamaha Aerox 155 A/T Tahun 2024)

Tarif Pajak x Bobot x Nilai Jual kendaran bermotor = Pajak Kendaraan
1,75 x 1 x 22.800.000 = Rp399.000

-Pajak kendaraan tahun 2025 (setelah ada aturan baru)
1,86 x 1 x 22.800.000 = Rp423.898

Kesimpulan dari simulasi tersebut :
-Penambahan 6 persen pajak tahun 2025 itu sebesar Rp24.898
-Penyesuaian tarif pajak menjadi 1,86 sudah termasuk 66% pajak opsen PKB yang menjadi penerimaan pemerintah kabupaten dan kota
-Penyesuaian tarif pajak ini termasuk pajak opsen PKB yang menjadi penerimaan pemerintah kabupaten dan kota.

Jabar Sudah Siap

Dedi Taufik menjelaskan bahwa tidak akan ada perubahan dari sisi layanan umum. Bedanya, ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan, maka bagian untuk kabupaten kota bisa langsung dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kota.

Menurutnya, UU HKPD ini ditetapkan pemerintah pusat tahun 2022 lalu, saat berlaku di tahun 2025, pihaknya harus siap menjalankan amanat Undang-undang tersebut. Ia berharap Kepala kepala daerah terpilih dalam Pilkada harus memahami betul soal mekanisme yang baru saat menjadi kepala daerah.

“Secara langsung atau otomatis pendapatan masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) provinsi, lalu kabupaten kota juga menerima Opsen PKB dan Opsen BBNKB-nya,” jelas Dedi Taufik.

“Dari sisi penerimaan, real time per hari sudah dipisah masing-masing baik ke provinsi dan ke kabupaten kota. Sistem perbankan yang mengatur. Jabar udah siap,” ucap Dedi Taufik.

Menurut Dedi Taufik, aturan ini akan berjalan maksimal jika semua pemerintah dan pihak terkait bersinergi dengan baik. Semuanya agar tujuan penguatan fiskal bisa terjadi secara merata. (dbs)