Soal Korupsi, Kota Cimahi Berada di Zona Waspada – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Kota Cimahi, Jawa Barat masuk dalam zona waspada terhadap tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut Kota Cimahi mendapatkan perhatian lebih dari lembaga antirasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Analis Tindak Pidana Madya Direktorat Wilayah 3 Koordinasi Supervisi KPK, Irawati mengatakan, berdasarkan Survey Penilaian Intergritas (SPI) Kota Cimahi mencatatkan skor 73,61 atau kategori waspada untuk tindak pidana korupsi.

“Kota Cimahi saat ini berada dalam kategori waspada, (skor) 73,61 SPI artinya masih kategori waspada,” katanya, Kamis (12/12/2024.

Ia menambahkan, kategori waspada dengan adanya rentetan kasus korupsi di Kota Cimahi tentunya menjadi perhatian khusus dengan kondisi tersebut.

Adanya kasus korupsi di Kota Cimahi itu jadi salah satu faktor koreksi,” katanya.

Ia berharap,hasil SPI dan program Monitoring Center for Prevention (MCP) harus menjadi catatan dan terimplementasi dengan baik untuk mengentaskan masalah korupsi.

“Kami berharap ini benar-benar jadi komitmen dan terimplementasi dan kami harap masalah korupsi ini antara masalah merasionalisasi, antara masalah ketidaktahuan, dan antara masalah tekanan,” katanya.

“Kita harap semua ini dipotong, kami KPK sangat senang jika tindak pidana korupsi turun. Kami berhadap SPI yang baik dan MCP yang baik berkolerasi positif terhadap berkurangnya tindak pidana korupsi di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Budi Raharja mengatakan, Pemkot Cimahi memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Kami berharap juga dapat dukungan dari seluruh stakeholder untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi. Jadi tidak bisa hanya kami pemerintah kota, tapi perlu kerja bersama seluruh elemen supaya Kota Cimahi ke depan lebih baik lagi,” katanya.

Seperti diketahui Kota Cimahi memiliki catatan buruk terkait tindak pidana korupsi dimana kepala daerah terdahulunya harus berurusan dengan KPK.

Yakni Wali Kota Cimahi periode 2012-2017 Atty Suharti yang divonis melakukan korupsi dalam pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi bersama suaminya Itoc Tochija, yang juga merupakan Wali Kota Cimahi periode 2002-2007 dan 2007-2012.

Selanjutnya, Wali Kota Cimahi periode 2017-2022 Ajay Muhammad Priatna yang ditangkap KPK terkait suap proyek Rumah Sakit Kasih Bunda dan penyuapan terhadap penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju.

Kasus terbaru, ada salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi yang ditetapkan Kejari Cimahi menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. (KRO)