Ridwan Kamil tetap menawarkan Dani Ramdan sebagai calon pejabat Bupati Bekasi – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Konflik antara Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan dengan DPRD Kabupaten Bekasi semakin terlihat. Padahal, DPRD Kabupaten Bekasi yang diam-diam ingin menggantikan Dani.

Terungkapnya rencana ini menyusul terbitnya surat yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Bekasi dengan nomor: RT.04/420-DPRD tanggal 28 Februari 2023 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan calon Plt Bupati Bekasi. . Plt Bupati Bekasi Dani Ramdan akan mengakhiri masa jabatannya pada pertengahan Mei 2023.

Mendengar hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bereaksi atas pengusiran Dani. Ridwan Kamil mengatakan, nama-nama penjabat bupati Bekasi diajukan sesuai prosedur, meski Ridwan Kamil tak memungkiri selalu ada dinamika di lapangan.

Diketahui, DPRD sendiri mengusulkan tiga nama pengganti Kabupaten Bekasi, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atonga dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Koswara

“Akhirnya bukan di provinsi, tapi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” kata Emil, sapaannya di Bandung, Senin (4/10/2023).

Menurutnya, penolakan Dani Ramdan sebagai Plt Bupati Bekasi dari sejumlah kalangan lebih tepat ditanyakan ke pemerintah pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, keputusan akhir siapa yang akan bertindak ada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

“Tugas kita hanya mentransfer keinginan dari daerah, kemudian ke provinsi yang diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Emil.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, Ridwan Kamil menyodorkan 3 nama bakal calon pejabat bupati Bekasi. Dari ketiga nama tersebut, Dani Ramdan masih masuk dalam proposal. Dua nama lainnya adalah Sekretaris Daerah Bekasi Dedy Supriyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Jabar Koswara.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengatakan bola panas Plt Bupati Bekasi kini ada di Kementerian Dalam Negeri. Sebelum keputusan itu, Kementerian Dalam Negeri harus mengevaluasi Dani Ramdan selama menjabat di Kabupaten Bekasi.