Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menaikkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ke tahap penyidikan. Langkah ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor. Print-4215/M.2.10/F.2.2/10/2025 tertanggal 27 Oktober 2025.

Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo menyebutkan sejumlah pejabat daerah, aparatur sipil negara (ASN), hingga pihak swasta telah dimintai keterangan. Salah satunya adalah Wakil Wali Kota Bandung, Erwin yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

“Benar, hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk Wakil Wali Kota Bandung. Saat ini beliau masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan ini bagian dari proses penyidikan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemkot Bandung tahun 2025,” ujar Irfan dalam konferensi pers di Kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Selain pemeriksaan saksi, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Bandung juga melakukan penggeledahan di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam kegiatan itu, penyidik menyita berbagai dokumen dan barang bukti elektronik seperti laptop serta ponsel yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bandung, Ridha Nurul Ikhsan menjelaskan proses pemeriksaan terhadap saksi berlangsung cukup lama, sekitar tujuh jam.

“Kami sudah mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Semua temuan ini akan kami dalami untuk memperkuat pembuktian,” kata Ridha.

Ridha menegaskan penyidikan ini masih berlangsung dan belum bisa menyebutkan siapa saja pihak yang telah diperiksa.

“Kami sudah memiliki bukti awal yang cukup, tapi untuk memperkuat proses hukum, kami masih memeriksa saksi tambahan dan menelusuri dokumen-dokumen yang disita,” ujarnya.

Menurut Irfan, modus dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah. Ia menjelaskan, penyidikan ini tidak semata-mata menyasar individu, melainkan menelusuri potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

“Artinya, kami sedang mendalami pola penyalahgunaan kewenangan dalam lingkup pemerintahan Kota Bandung. Tidak hanya individu, tapi sistemnya yang kami periksa,” jelas Irfan.

Menanggapi kabar yang sempat beredar mengenai adanya operasi tangkap tangan (OTT), Irfan menegaskan hal itu tidak benar.

“Kami tegaskan tidak ada OTT. Semua proses ini hasil penyelidikan resmi Kejari Bandung,” tegas Irfan.

Irfan menambahkan penyelidikan terhadap kasus ini sudah berjalan sekitar tiga bulan, sebelum akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

“Kami optimistis penyidikan ini bisa segera rampung dan kami limpahkan ke pengadilan. Ini bentuk komitmen kami untuk menegakkan prinsip good governance di Kota Bandung,” ucap Irfan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan lapangan, mobil dinas Toyota Innova Zenix berwarna hitam yang biasa digunakan Wakil Wali Kota Bandung tampak terparkir di halaman Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, sejak pagi hingga sore hari, Kamis (30/10/2025). Mobil tersebut baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, namun Erwin tidak terlihat di dalamnya.

Padahal, Erwin dijadwalkan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung bersama Wali Kota Muhammad Farhan pada pukul 13.00 WIB, namun tidak hadir. Salah satu staf di Balai Kota menyebutkan, Erwin meninggalkan kantor melalui jalur lain.

Sekitar pukul 19.00 WIB, Erwin dikabarkan sudah tiba di rumah dinasnya di Jalan Nyland. Salah seorang petugas keamanan mengonfirmasi hal itu.

“Beliau baru saja tiba, tapi belum bersedia menerima tamu,” ujar petugas tersebut kepada wartawan.

Kejari Bandung memastikan akan terus melanjutkan proses penyidikan dengan memanggil sejumlah saksi tambahan dari unsur pejabat daerah dan pihak swasta.

“Kami pastikan penyidikan ini dilakukan secara profesional dan transparan demi Bandung yang lebih bersih dari praktik penyimpangan kewenangan,” ujar Irfan.(dsn)