Siapkan Dulu Regulasinya Agar Tepat Sasaran dan Tidak Membingungkan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberlakukan iuran Rp1.000 per hari untuk warga, mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Bandung Sherly Theresia, A.Md. Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M.

Anggota fraksi PSI itu menilai, meskipun tujuan program tersebut baik untuk kesejahteraan masyarakat, namun tanpa regulasi yang jelas, kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah baru.

“Menurut saya, wacana itu masih terlalu dini untuk diterapkan. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta sasaran yang jelas agar kebijakan ini tidak membingungkan masyarakat,” katanya

“Saya tidak bisa bilang ini bagus atau tidak, karena belum berjalan. Yang pasti, harus ada tujuan dan aturan yang jelas dulu. Payung hukumnya apa, siapa yang mengelola, dan bagaimana mekanisme klaimnya bagi warga,” ujarnya.

Ia menilai, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan kondisi sosial ekonomi yang beragam.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kelompok masyarakat mana yang diwajibkan membayar iuran, serta siapa yang akan menerima manfaatnya.

“Apakah semua warga, termasuk yang miskin, harus ikut menyumbang Rp1.000? Atau hanya untuk kalangan menengah ke atas? Kalau tidak diatur dengan jelas, bisa memberatkan warga yang justru perlu dibantu,” katanya.

Selain itu, Sherly juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan dana tersebut. Jika tidak disertai sistem akuntabilitas yang baik, kata dia, dana yang terkumpul justru berpotensi disalahgunakan.

“Uang Rp1.000 per orang per hari, kalau dikumpulkan dari seluruh warga Jawa Barat jumlahnya besar. Kalau tidak dikelola secara transparan, risikonya tinggi. Ini bukan soal besar kecilnya iuran, tapi soal tanggung jawab dan kejelasan regulasi,” tegasnya.

Sherly menyebut, ide tersebut masih merupakan wacana mentah yang perlu dikaji secara mendalam sebelum diterapkan.

Menurutnya, program sebaik apapun akan sulit berhasil jika tidak didukung dengan aturan dan sistem yang matang.

“Kalau tujuannya memang untuk kesejahteraan masyarakat, tentu kami mendukung. Tapi pelaksanaannya harus jelas, supaya benar-benar memberi manfaat, bukan malah menimbulkan masalah baru,” pungkasnya. (*)

Live Update