Pemkot Bandung Dorong Sekolah Ramah Anak, Tekan Kasus Kekerasan Psikis dan Fisik – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat langkah nyata dalam upaya perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pemkot meluncurkan program Zero Bullying sebagai bentuk komitmen menciptakan sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.

Kepala DP3A Kota Bandung, Uum Sumiati mengungkapkan kekerasan terhadap anak di sekolah masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan catatan DP3A, sekitar 10 persen dari total kasus kekerasan anak di Kota Bandung terjadi di satuan pendidikan.

“Mayoritas kekerasan yang terjadi bersifat psikis, diikuti fisik dan seksual. Ada juga kasus penelantaran. Namun di lingkungan sekolah, bentuk kekerasan psikis masih mendominasi, meski beberapa kasus seksual juga terjadi,” ujar Uum Sumiati, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Uum, deklarasi sekolah ramah anak tidak hanya bertujuan menekan angka kekerasan, tetapi juga memastikan penanganan setiap kasus dilakukan dengan cepat dan tepat agar hak anak tetap terlindungi.

“Tujuan akhirnya memang menekan angka kekerasan terhadap anak. Tapi bukan berarti kalau masih ada kasus lalu dianggap gagal. Yang terpenting adalah penanganannya bisa berjalan baik sehingga hak anak tidak terputus,” ucapnya.

Uum menjelaskan mekanisme penanganan kasus di lingkungan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Bila kasus terjadi di sekolah, Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak di sekolah menjadi pihak pertama yang menangani.

“Kalau kasusnya terjadi di luar sekolah, bisa dilaporkan ke kami. Apabila Satgas tidak mampu menyelesaikan, maka kasus akan ditangani DP3A. Dan jika sampai ke ranah hukum, kami akan mendampingi korban hingga tuntas,” jelas Uum.

Lebih lanjut, Uum mengungkapkan DP3A fokus memperluas program Zero Bullying ke 64 sekolah di Kota Bandung, yang terdiri atas 50 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 14 Sekolah Dasar (SD). Program ini merupakan kelanjutan dari implementasi tahun sebelumnya yang telah dimulai di tingkat SMP.

“Penerapannya dilakukan secara bertahap karena banyak komponen yang harus diperkuat. Tahun lalu kita mulai dengan SMP, tahun ini berlanjut ke SD,” kata Uum.

Uum menambahkan dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya menyoroti aspek pencegahan kekerasan, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan anak yang utuh. DP3A melibatkan enam komponen utama, mulai dari peningkatan kapasitas guru, pembentukan Satgas Perlindungan Anak, hingga penyediaan layanan konseling ramah anak di sekolah.

“Masalah kekerasan terhadap anak bukan persoalan tunggal. Ia bagian dari permasalahan sosial yang lebih luas. Karena itu, pencegahannya pun harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua unsur, termasuk sekolah, orang tua, dan masyarakat,” ujar Uum.(dsn)