Data Bansos Banpang Subang Carut Marut, Bisa Picu Konflik – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, SUBANG – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat memicu konflik sosial jika bantuan itu tidak tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Jalancagak, Indra Zainal Alim, sebagai bentuk aspirasinya setelah pihaknya dituding tidak adil oleh warganya terkait penyaluran bantuan pangan beras.

“Banyak orang yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan ternyata tidak mendapatkan, yang tidak berhak justru mereka mendapatkan.Ya, datanya itu bisa dikatakan carut marut,” ujar Indra saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

Indra mengatakan ketersediaan data yang akurat mengenai data kemiskinan sangat penting. Tanpa data yang akurat dan tersedia kata dia, pemerintah akan memperburuk kondisi sosial.

Padahal, lajut Indra, pihak Pemdes bersama pendamping PKH selalu lakukan verifikasi dan validasi data terbaru. Namun sering terjadi data penerima yang sudah meninggal dunia muncul kembali sebagai penerima bantuan.

“Data itu semuanya dari desa lewat operator SIKS-NG, kemudian desa setor ke Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial langsung dikirim ke kementerian. Tapi yang anehnya, meski data dari kami, desa tidak punya kewenangan menentukan siapa yang dapat bantuan,” ungkap Indra.

Indra menilai situasi tersebut menyebabkan banyak kejanggalan di lapangan, termasuk adanya warga yang menerima bantuan ganda.

“Ini warga kami ada yang dapat PKH, BPNT, terus sekarang dapat beras juga. Ada indikasi double penerimaan. Tapi kami di desa tidak bisa mengubah karena itu bukan kewenangan kami. Kalau kami tahan, kami salah,” tegasnya.

Indra mengungkapkan dampak sistem tersebut paling terasa pada perangkat desa, terutama ketua RT, yang sering menjadi sasaran keluhan warga. Padahal proses verifikasi data dilakukan sesuai prosedur dan diinput ke SIKS-NG berdasarkan kondisi riil masyarakat.

“Mohon jangan langsung salahkan RT. Kalau ada masalah, silakan tanya langsung ke saya sebagai Kepala Desa. Semua RT di Desa Jalancagak sudah menjalankan tugas dengan baik. Data yang mereka berikan sudah masuk ke SIKS-NG, lengkap dengan verifikasi. Tapi saya tegaskan lagi, keputusan akhir penerima bantuan bukan berada di tangan desa, tetapi dari pusat,” pungkas Indra. (anr/b)