Percepatan Dokumen Adminduk untuk Warga Bercerai Dinilai Berisiko, DPRD Minta Pemkot Lakukan Kajian Mendalam – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Rencana Pemerintah Kota Bandung mempercepat penerbitan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) bagi warga yang sedang menjalani proses perceraian menuai perhatian DPRD Kota Bandung.

Ketua Komisi A, Radea Respati, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak terburu-buru diterapkan tanpa kajian matang.

Pemkot Bandung sebelumnya menggagas percepatan penerbitan dokumen adminduk melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama. Skema ini ditujukan mempermudah warga mengurus dokumen terbaru tanpa prosedur panjang, sebagaimana keberhasilan percepatan adminduk pada peristiwa kelahiran maupun kematian.

Namun, menurut Radea Respati, kompleksitas kasus perceraian jauh lebih tinggi, terutama bagi pasangan yang memiliki anak. Ia menilai penerbitan KK baru tidak bisa dilakukan otomatis setelah putusan cerai dibacakan.

“Persoalan hak asuh anak tidak selalu diputus bersamaan dengan perceraian. Kalau dokumen dipercepat tanpa putusan final hak asuh, risikonya besar. Anak bisa saja ditempatkan di KK yang tidak sesuai dasar hukum,” ujar Radea, Selasa (9/12/2025).

Ia menjelaskan tidak semua gugatan cerai memasukkan permohonan penetapan hak asuh. Sistem hukum memungkinkan gugatan hak asuh diajukan terpisah, sehingga putusan perceraian tidak selalu diikuti kepastian pengasuhan anak.

“Kalau ini tidak diantisipasi, data kependudukan bisa tumpang tindih dan memicu sengketa baru. Justru mempersulit masyarakat, bukan mempermudah,” tambahnya.

Radea menegaskan sebelum program akselerasi diterapkan, Pemkot Bandung harus melakukan kajian lintas sektor bersama Disdukcapil dan Pengadilan Agama.

Menurutnya, kejelasan SOP dan harmonisasi aturan menjadi syarat wajib agar percepatan pelayanan tidak berbenturan dengan aspek hukum perlindungan anak.

“Kami mendukung inovasi pelayanan publik. Tapi jangan sampai kebijakan yang tujuannya mempermudah malah menimbulkan masalah baru. Data adminduk itu sensitif, tidak boleh salah penempatan, apalagi terkait anak,” tutupnya.

Rencana percepatan dokumen adminduk ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif setelah seluruh aspek teknis dan yuridis disiapkan dengan matang oleh Pemkot Bandung.