Langkah Cepat Tegaskan Larangan Kenaikan Harga dan Penahanan Stok Barang Pasca Bencana Tapteng-Sibolga – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, PADANGSIDEMPUAN – Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok setelah bencana alam melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.

Melalui Surat Edaran Nomor 000.5.3.1/3812/2025, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes menegaskan larangan bagi pelaku usaha menaikkan harga barang secara tidak wajar serta melarang penahanan stok barang yang dapat memicu keresahan masyarakat.

Pemerintah kota memandang perlunya regulasi tegas di tengah situasi darurat, mengingat kondisi pasar bisa ikut terdampak akibat peningkatan permintaan maupun gangguan distribusi dari wilayah sekitar bencana.

Karena itu, kebijakan ini dierbitkan untuk mengantisipasi potensi praktik penimbunan, permainan harga, hingga kelangkaan buatan yang dapat merugikan masyarakat luas.

Melalui surat edarannya, Letnan Dalimunthe meminta seluruh pelaku usaha grosir dan eceran tetap menjual barang dengan harga normal dan tidak menjadikan situasi bencana sebagai alasan untuk mengambil keuntungan berlebihan.

Pemerintah menilai kestabilan harga justru menjadi faktor utama yang harus dijaga agar masyarakat tetap merasa aman dan terbantu di tengah kondisi regional yang sedang terguncang.

Selain soal harga, Letnan Dalimunthe juga memerintahkan seluruh pelaku usaha untuk tidak menahan stok barang. Seluruh persediaan yang dimiliki wajib diedarkan kepada konsumen sesuai mekanisme distribusi yang berlaku.

Letnan Dalimunthe menegaskan penahanan stok dapat memicu spekulasi pasar dan memicu kepanikan masyarakat, sehingga tindakan tersebut harus dicegah sejak dini.

Instruksi serupa diberikan kepada para pengusaha SPBU serta penyalur dan subpenyalur LPG 3 kilogram. Mereka diminta tetap memberikan pelayanan normal sesuai standar operasional tanpa mengurangi kuota maupun membatasi distribusi.

Ketersediaan energi, terutama bahan bakar dan LPG, dinilai sangat vital dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat di tengah situasi darurat.

Letnan Dalimunthe juga mengimbau masyarakat Kota Padangsidimpuan agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Menurut Letnan Dalimunthe, panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan baru dan menimbulkan tekanan di pasar. Kesadaran dan kedisiplinan warga dianggap berperan penting dalam menjaga keseimbangan pasokan barang kebutuhan pokok.

Selain itu, warga diharapkan meningkatkan rasa empati dan solidaritas terhadap masyarakat di daerah terdampak bencana. Pemerintah menilai dukungan moral dan kebersamaan merupakan bagian dari kekuatan sosial yang harus dipertahankan, terlebih mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial antara Padangsidimpuan dengan wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga.

Untuk memastikan instruksi dapat dijalankan secara menyeluruh, Letnan Dalimunthe meminta Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, para camat, kepala desa, dan lurah agar menyampaikan informasi ini hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor demi menjaga kelancaran arus informasi dan pengawasan di lapangan.

Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha grosir dan eceran juga menjadi pihak yang disasar dalam penyampaian surat edaran tersebut.

Sinergi antara pemerintah, aparat, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu memberikan kepastian tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk keuntungan sepihak.

Surat edaran yang dikeluarkan 3 Desember 2025 ini sekaligus menjadi penegasan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan harga serta memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan baik bagi seluruh warga.