OJK Cabut Izin Usaha PT Crowde Membangun Bangsa, Ini Penyebabnya… – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde), berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.06/2025 tertanggal 6 November 2025. Keputusan ini diambil setelah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) tersebut melanggar ketentuan ekuitas minimum dan peraturan lainnya yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

“Pencabutan izin usaha ini juga dipicu oleh memburuknya kinerja perusahaan yang berdampak pada operasional dan layanan kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk menjaga integritas industri jasa keuangan, khususnya sektor pinjaman daring, agar dapat beroperasi dengan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai,” tulis Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi dalam rilisnya belum lama ini.

Sebelum mencabut izin usaha Crowde, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham perusahaan untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum dan melakukan perbaikan kinerja. OJK juga memberikan serangkaian sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pembekuan kegiatan usaha. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pihak perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut, sehingga OJK akhirnya memutuskan untuk mencabut izin usaha Crowde.

OJK juga melakukan sejumlah tindakan tegas terhadap individu terkait, termasuk Yohanes Sugihtononugroho, yang tidak lulus dalam Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU). Yohanes dikenakan sanksi maksimal berupa larangan untuk menjadi Pihak Utama dan/atau Pemegang Saham di lembaga jasa keuangan. Selain itu, OJK bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses dugaan tindak pidana terkait pengurusan Crowde.

Dengan pencabutan izin usaha, PT Crowde diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usaha sebagai penyelenggara pinjaman daring, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Melarang pemegang saham, pengurus, pegawai, dan pihak terelasi untuk mengalihkan, menjaminkan, atau mengurangi nilai aset perusahaan.
3. Menyelesaikan kewajiban kepada lender (pemberi pinjaman), borrower (peminjam), dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyelesaikan hak karyawan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan.
5. Menyediakan informasi yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian kewajiban kepada pihak yang berkepentingan.
6. Menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu 30 hari untuk membentuk tim likuidasi dan membubarkan badan hukum Crowde.
7. Menunjuk tim yang bertanggung jawab untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat hingga proses likuidasi selesai.

OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan terhadap industri fintech, khususnya layanan pinjaman daring, guna memastikan bahwa sektor ini tumbuh dengan cara yang sehat, inklusif, dan berintegritas. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas sistem keuangan. (nto)