Pembahasan Regulasi Transportasi Online, Driver Keberatan Skema Potongan Komisi 10 Persen – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pembahasan regulasi transportasi daring melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sistem Bagi Hasil pada Layanan Transportasi Online” yang digelar di Jakarta, Senin (24/11). Namun, hal ini menimbulkan gelombang aksi di berbagai daerah.

Para pengemudi di berbagai daerah turun ke jalan untuk menolak isi rancangan peraturan presiden (ranperpres) tersebut. Mayoritas menolak sejumlah skema yang disebut tengah dibahas pemerintah, terutama terkait rencana status pekerja tetap dan potongan komisi 10 persen.

Dari informasi yang berhasil dihimpun dan berdasarkan keterangan tertulis, mereka mempertanyakan rumusan skema dinilai bertentangan dengan aspirasi. Hal itu pula memancing gelombang protes di berbagai daerah bersamaan dengan pelaksanaan FGD di Jakarta.

Contohnya, di Makassar, ratusan pengemudi dari berbagai platform yang tergabung dalam Forum Suara Ojek Online Semesta (FOR.SOS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo.

“Kami Menolak Keras 10% dan Karyawan Tetap,” tulis spanduk yang terbentang.

Menurut mereka, potongan 10 persen akan “menggerus penghasilan mitra” karena berdampak pada hilangnya ruang bonus dan insentif. Ia juga menilai status pekerja tetap berpotensi menghadirkan batasan administratif seperti syarat usia, pendidikan, serta jam kerja baku yang tidak sesuai dengan karakter profesi pengemudi.

Di Jakarta, penolakan juga muncul dari banyak pengemudi. Salah satu alasan yang mengemuka adalah fleksibilitas identitas profesi. Biasanya, status karyawan mensyaratkan beberapa hal, seperti usia, pendidikan, dan jam kerja.

Sebelumnya, aksi penolakan terbesar terjadi Jumat, 7 November 2025, ketika ribuan pengemudi dari komunitas URC Bergerak menggelar aksi akbar di kawasan Monas. Massa datang dari Jabodetabek dan beberapa kota di Jawa Barat.

Perwakilan URC Bergerak, Ahmad Bakrie menyatakan bahwa mereka tidak menolak pemerintah, tetapi mengawal agar regulasi tetap adil.

Tuntutan mereka terfokus pada beberapa hal. Di antaranya, menolak potongan komisi 10 persen, menolak perubahan status mitra menjadi pekerja tetap, menuntut pelibatan pengemudi lapangan dalam perumusan regulasi dan enuntut payung hukum yang adil bagi semua pihak.

Aksi tersebut diterima Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, yang berjanji akan meninjau ulang substansi Ranperpres dan membuka ruang bagi komunitas pengemudi dalam pembahasan lanjutan.

Dinamika sepanjang November 2025 menunjukkan bahwa penolakan tidak hanya terjadi di Jakarta dan Makassar, tetapi juga Bandung, Surabaya, Medan, dan sejumlah kota lainnya. Para pengemudi menilai narasi regulasi yang beredar tidak mencerminkan realitas kerja di lapangan di mana fleksibilitas dan skema kemitraan menjadi fondasi utama ekosistem transportasi online.

Pembahasan Ranperpres tentang Perlindungan Transportasi Berbasis Platform Digital hingga kini masih berlangsung. Pemerintah menyebut tengah mencari titik temu dari berbagai masukan, baik dari aplikator, DPR, maupun komunitas pengemudi. Namun dinamika lapangan memperlihatkan adanya jarak yang semakin lebar antara konsep regulasi pemerintah dan aspirasi pengemudi aktif.

Para pengemudi menilai sejumlah usulan dalam wacana regulasi tidak sesuai dengan model kerja mereka yang bertumpu pada fleksibilitas dan sifat kemitraan. Industri transportasi online sendiri selama ini berkembang pesat karena efisiensi dan kemampuan beradaptasi. Regulasi yang terlalu menekan dikhawatirkan dapat menghambat inovasi, meningkatkan biaya operasional aplikator, dan menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Karena itu, regulasi yang dirumuskan perlu memberi ruang bagi aplikator untuk tetap lincah dalam menetapkan struktur biaya, skema bagi hasil, serta mekanisme kemitraan yang adaptif. Di sisi lain, suara para pengemudi harus benar-benar didengar agar kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Pada akhirnya, keputusan pemerintah dalam waktu dekat akan menentukan apakah Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional platform dan pemenuhan aspirasi para pengemudi, dua pilar penting bagi masa depan ekosistem transportasi digital nasional. (dbs)