Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dinilai Jadi Kunci Pencegahan TPPO – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, BANDUNG — Ditengah pemulangan Rizki Nur Fadhilah (18) yang diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), upaya menekan kasus tersebut di wilayah Bandung Raya dinilai tidak akan efektif tanpa pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Kondisi ekonomi yang timpang disebut menjadi faktor terbesar warga mudah terjerat sindikat TPPO.

Kriminolog Universitas Islam Bandung (Unisba), Profesor Sambas menjelaskan, persoalan non-yuridis, khususnya ketidakmerataan ekonomi, masih menjadi akar dari maraknya praktik perdagangan orang.
Menurutnya, sebagian besar korban terjerat karena kesulitan mencari pekerjaan dan terhimpit kondisi ekonomi.

“Motif korban yang akhirnya terlibat TPPO biasanya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Banyak yang tergiur tawaran kerja dengan gaji besar yang belum jelas kebenarannya,” ujar Nandang, (20/11).

Ia menambahkan, situasi semakin diperburuk pascapandemi Covid-19, ketika banyak warga kehilangan pekerjaan. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku TPPO untuk merekrut korban dengan berbagai iming-iming.

“Pemerintah perlu menjadikan ini perhatian serius, terutama dengan memperkuat ketahanan ekonomi warga agar tidak mudah dipengaruhi para pelaku,” katanya.

Merujuk data Pusiknas Bareskrim Polri (pusiknas.polri.go.id), sepanjang Januari hingga 15 Juli 2025 tercatat sedikitnya 404 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dari jumlah tersebut, korban perempuan mendominasi dengan porsi 71,03 persen atau 207 orang. Sementara itu, korban laki-laki tercatat sebanyak 96 orang.

Data ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok paling rentan dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2025.

Menilik data tersebut, Nandang juga memperkirakan kasus TPPO berpotensi meningkat, terutama di tengah isu masuknya tenaga kerja asing yang dinilai menambah persaingan di pasar kerja.

“Bayangkan ketika mencari pekerjaan saja sudah sulit, masyarakat harus bersaing lagi dengan pekerja asing. Situasi ini bisa semakin memicu masyarakat tergiur tawaran ilegal dari pelaku TPPO,” ucapnya.

Dari sisi penegakan hukum, ia menilai tindakan aparat belum menyentuh struktur inti jaringan kejahatan. Menurutnya, pelaku yang ditangkap selama ini masih berada pada level paling bawah.

“Para tersangka yang ditangkap polisi masih bagian kecil dari kelompok besar. Harus ada pengusutan lebih jauh sampai ke otak dari kejahatan tersebut,” jelasnya.

Ia menegaskan, langkah paling mendesak dari pemerintah adalah memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan. Kedua aspek ini dinilai menjadi benteng utama sebelum warga terjerat.

“Selain penegakan hukum yang memang membutuhkan proses panjang, pemerintah harus fokus pada pencegahan mulai dari peningkatan ekonomi warga hingga pengawasan ketat setiap proses keberangkatan kerja melalui jalur keimigrasian,” tuturnya. (kus)