Anggota Kubu Nizar Minta Gedung Kadin Jabar Dikosongkan Sementara Hingga SK Turun – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Kantor Kadin Jawa Barat di Jalan Sukabumi, Kota Bandung ramai didatangi sejumlah massa, Rabu (19/11). Mereka meminta gedung dikosongkan sebelum ada penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan diselesaikan oleh Kadin pusat.

Massa yang datang adalah anggota yang berasal dari berbagai daerah, mewakili pengurus kubu Nizar Sungkar. Kantor diduga ditempati oleh pengurus dari kubu lainnya, yakni Almer Faiq. Pihak kepolisian tampak melakukan penjagaan di sekitar lokasi.

Massa memasang spanduk bertuliskan “Gedung Kadin Jawa Barat Dalam Status Quo” di mobil komando dan poster “Bangunan Ini Disegel” di pagar gedung sebagai simbol bahwa kantor tidak boleh digunakan oleh pihak mana pun.

Korlap aksi sekaligus Wakil Ketua Kadin Jabar kubu Nizar, Galih F. Qurbany, menilai dualisme terjadi akibat ketidaktegasan Kadin Indonesia dalam menetapkan kepengurusan sah.

“Dampak dari ketidaktegasan Kadin Indonesia ini berbahaya, baik dari sisi keamanan maupun politis. Ada pihak yang diuntungkan, salah satunya Kadin Almer yang sama-sama tidak punya SK dan menggelar Musprov pada 24 September di lokasi berbeda,” ujar Galih.

Menurut Galih, kubu Nizar berkedudukan di Bandung, sementara kubu Almer berbasis di Bogor. Keduanya saling mengklaim legitimasi hasil Musyawarah Provinsi (Musprov). Kadin Indonesia harus segera mengambil keputusan agar dunia usaha tidak menjadi korban tarik-menarik internal.

“Pembiaran ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sangat bersemangat membangun ekonomi kerakyatan, tetapi persoalan kecil seperti ini dibiarkan,” ucapnya.

Galih menegaskan bahwa kepengurusan Kadin harus dibangun berdasarkan aturan organisasi, bukan kedekatan politik. Terkait tuntutan kepada Kadin Indonesia, ia meminta agar Surat Keputusan (SK) kepengurusan Kadin Jabar segera diterbitkan.

Galih mengklaim dukungan ke kubunya berasal dari 16 kabupaten/kota, dan mengacu pada AD/ART, Musprov dianggap sah apabila mendapat dukungan 50% + 1 dari 27 kabupaten/kota.

“Kami sudah lebih dari itu. Namun tetap, satu-satunya pihak yang bisa menerbitkan SK hanyalah Kadin Indonesia. Pembiaran ini berbahaya secara ekonomi, politik, dan bagi organisasi Kadin sendiri,” tegasnya.

Ia meminta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie segera turun tangan menyelesaikan perselisihan. Di samping itu, Gedung Kadin Jabar tidak boleh ditempati oleh pihak mana pun sebelum sengketa kepengurusan diselesaikan Kadin Pusat. “Sebelum SK turun, kantor ini tidak boleh ada yang menduduki,” pungkasnya.