882 Jemaah Haji Gagal Berangkat, Bupati Subang Surati Menteri Haji – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, SUBANG – Ratusan jemaah haji asal Subang terdampak kebijakan pemerintah pusat terkait adanya pemangkasan kuota haji Tahun 2026.

Diketahui, jumlah jemaah haji asal Kabupaten Subang sendiri, tahun 2025 sebanyak 1.126 jemaah, tahun 2026 hanya 224 calon jemaah. Dengan adanya kebijakan pemangkasan kuota tersebut dipastikan ada pengurangan jemaah haji sebanyak 882 orang.

Terkait hal itu, Bupati Subang Reynaldy pun melayangkan surat resmi kepada Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (RI) untuk memohon agar kuota haji bagi warga Subang dikembalikan ke jumlah semula.

Surat bernomor 400.8.1/2961/Kesra tertanggal 11 November 2025 itu bersifat penting dan menindaklanjuti keberatan yang sebelumnya disampaikan oleh Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (FK KBIHU) Kabupaten Subang.

Dalam isi suratnya tersebut Bupati Subang Reynaldy Putra meminta pemerintah pusat mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam penerapan kebijakan baru, mengingat perubahan mendadak ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat luas.

Permohonan yang ditujukan kepada Menteri Haji dan Umrah RI ini, secara detail Bupati Reynaldy menyampaikan empat poin tuntutan utama.

Poin pertama Bupati Subang memohon kuota haji tahun 2026 untuk Kabupaten Subang dikembalikan ke jumlah sebelumnya, sesuai data yang tertera dalam surat Kementerian Agama RI Nomor B-11021/Dt.II.II.2/HJ.00/08/2025.

Bupati juga menegaskan bahwa penyesuaian jumlah kuota haji yang dilakukan secara mendadak menimbulkan keresahan besar di kalangan calon jemaah.

Oleh karena itu, Reynaldy mengusulkan agar kebijakan rasionalisasi kuota haji diberlakukan mulai tahun 2027, bukan 2026, guna memberikan waktu adaptasi yang memadai bagi calon jemaah.

“Jika pengurangan kuota memang tidak dapat dihindari, kami mengusulkan agara prosesnya dilakukan berdasarkan asas proporsional dan keadilan,” ujarnya

Kebijakan pengurangan kuota ini diketahui merupakan dampak dari penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan ibadah haji, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (anr/b)