Penggugat Mangkir, Mediasi Gugatan PT BDS di PN Bale Bandung Kembali Gagal – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KABUPATEN BANDUNG — Upaya mediasi perkara perdata antara PT Bandung Raya Sentosa (BDS) dan PT Triboga Pangan Raya kembali menemui jalan buntu.
Dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung pada Rabu (12/11/2025), pihak penggugat yakni PT BDS kembali tidak hadir.

Perkara tersebut teregistrasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bale Bandung sejak 26 Agustus 2025. Dalam gugatannya, PT BDS menuduh PT Triboga Pangan Raya melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp37 miliar serta imateriil senilai Rp40 miliar.

Namun, dalam agenda mediasi terbaru, hanya pihak tergugat yang datang. Direktur PT Triboga Pangan Raya, Vita Theresia, hadir bersama kuasa hukumnya, Mohammad Ichmal.

“Ini sudah beberapa kali mediasi dijadwalkan, tapi pihak penggugat tidak pernah hadir. Kami yang selalu datang dan bersikap kooperatif,” kata Ichmal seusai mediasi.

Ichmal menegaskan, sejak awal pihaknya mengikuti seluruh proses hukum secara terbuka.

“Kami selalu memenuhi panggilan dan menunjukkan itikad baik. Justru penggugat yang tidak pernah datang,” ujarnya.

Ia menilai ketidakhadiran penggugat bisa berdampak hukum. Sesuai aturan Mahkamah Agung, jika penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka bisa dinyatakan tidak beritikad baik.
Konsekuensinya, majelis hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

“Perkara ini bermula dari persoalan yang lebih besar terkait dugaan penipuan oleh PT BDS. Klien kami, PT Triboga Pangan Raya, justru termasuk pihak yang menjadi korban dalam proyek ketahanan pangan. Tapi sekarang malah digugat balik dengan nilai Rp77 miliar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengalami kerugian sekitar Rp23 miliar akibat kerja sama dengan PT BDS.
“Kami yang dirugikan, tapi justru dilaporkan. Ini tidak logis,” ujarnya.

Direktur PT Triboga Pangan Raya, Vita Theresia, menilai langkah hukum PT BDS merupakan bentuk pembalikan fakta.

“Kami sudah dirugikan secara materiil, sehingga kami melapor agar persoalan ini jelas. Tapi justru kami yang digugat,” kata Vita.

Vita berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan dugaan penipuan PT BDS dengan jujur dan transparan. Ia juga meminta perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk turun tangan.

“Korban dari kasus ini cukup banyak, sementara PT BDS adalah BUMD milik Kabupaten Bandung. Kami sempat berencana bertemu Pak Dedi, tapi beliau berhalangan karena ada musibah,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Kuasa Hukum PT BDS, Rahmat Setiabudi, belum memberikan tanggapan terkait alasan ketidakhadiran pihaknya dalam proses mediasi di PN Bale Bandung. (kus)