Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong BKAD Percepat Sertifikasi Aset Pemkot – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Komisi I DPRD Kota Bandung menggelar beberapa kali rapat kerja dengan Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung.

Salah satunya untuk menanggapi permasalahan di kewilayahan mengenai aset milik Pemkot Bandung yang mendapatkan tuntutan dari warga baik di Pengadilan Tata Usaha maupun tuntutan lainnya.

“Ini tentu mengganggu pelayanan publik, seperti di beberapa kantor kelurahan karena ada yang digugat atas status kepemilikan lahannya. Begitu pula puskesmas dan sekolah, ada juga yang digugat,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung Susanto Triyogo Adiputro, S.ST.,M.T

Karena itulah, Komisi I DPRD Kota Bandung membahas masalah itu dalam rapat kerja untuk mencari langkah taktis.

Terlebih, masalah aset ini pun menjadi sorotan BPK. Di mana hingga 2024, BPK mencatat ada 11.536 bidang tanah milik Pemkot yang disewakan namun belum dilengkapi sertifikat hak pakai.

“Di Komisi I, kita sudah melakukan langkah meminta BKAD dan bagian hukum untuk koordinasi dengan BPN, sehingga target tiap tahunnya 5.000 bidang tanah bisa diatasi, maksimal dalam dua tahun aset Pemkot Bandung tersertifikasi,” ungkapnya

Saat ini pun, kata Susanto, sudah ada sistem yang menunjang pendataan aset di Pemkot Bandung, yakni Sistem Amanah (Aplikasi Manajemen Sewa Tanah).

Sistem ini dikelola oleh BKAD Kota Bandung, dan diharapkan bisa mengamankan aset tanah dari klaim sepihak dan memastikan aset terdata dengan baik.

“Kita senantiasa mensupport baik terkait monitoring, controling dan secara produk hukum membuat perda yang melindungi aset tersebut,” ujarnya.

Begitu pun dari sisi anggaran, Komisi I tentunya akan mendukung penuh untuk sertifikasi. Apalagi hal ini pun amanah dari Undang-undang di mana aset Pemkot Bandung harus bisa dilindungi dan memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

“Diharapkan target dalam dua tahun sertifikasi bisa diselesaikan. Kita support dan terus mendorong BKAD, Bagian Hukum dan DPKP untuk berkoordinasi dengan BPN,” ujarnya. (*)

Live Update