Tegaskan Sanksi Bagi Usaha Tak Berizin, Pemkot Bandung Awasi Penerapan Perda – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait aktivitas sebuah bengkel besi di kawasan Jalan Rajawali yang dinilai menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Menjawab keluhan tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin turun langsung ke lokasi usaha bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Ciptabintar), Kepala Satpol PP Kota Bandung, serta perangkat kewilayahan seperti lurah, camat, dan pengurus RT-RW setempat.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk klarifikasi dan verifikasi langsung (tabayun) atas laporan warga mengenai suara bising dari kegiatan las dan pemotongan besi yang berlangsung hingga malam hari.

Erwin menegaskan Pemkot Bandung akan mengambil langkah tegas apabila pelaku usaha mengabaikan aturan dan tidak segera melakukan perbaikan.

“Warga sudah beberapa kali menyampaikan keluhan karena aktivitas bengkel cukup bising. Kami datang untuk memastikan persoalan ini bisa diselesaikan secara baik. Tapi kalau tidak ada perbaikan, kami akan segel,” tegas Erwin, Jumat (10/10/2025).

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bengkel tersebut belum mengantongi izin usaha dan menjalankan aktivitas di luar jam operasional yang diperbolehkan. Kondisi tersebut dinilai melanggar ketentuan dan berpotensi mengganggu ketenteraman warga.

Menanggapi hal itu, pemilik bengkel menyatakan kesiapannya untuk segera mengurus izin usaha resmi dan membatasi jam kerja hingga pukul 17.00 WIB atau sebelum waktu Magrib. Komitmen ini disampaikan langsung di hadapan jajaran Pemkot Bandung dan perangkat wilayah sebagai bentuk itikad baik untuk memperbaiki pengelolaan usahanya.

Selain itu, Pemkot Bandung juga menyoroti lokasi bengkel yang berdekatan dengan Taman Kanak-kanak (TK). Aktivitas yang menimbulkan suara keras dikhawatirkan dapat mengganggu proses belajar anak-anak. Karena itu, pemerintah meminta pemilik usaha memasang peredam suara pada area produksi untuk menekan tingkat kebisingan.

“Usahanya cukup besar, jadi harus tertib. Selain soal perizinan, kenyamanan warga sekitar juga wajib dijaga,” ujar Erwin.

Erwin menambahkan apabila pemilik usaha tidak segera menindaklanjuti arahan pemerintah, Pemkot Bandung akan memberikan sanksi administratif hingga penutupan kegiatan usaha, mengacu Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

“Kalau sampai terjadi gangguan lingkungan atau bahkan kecelakaan karena usahanya tidak berizin, bisa dikenai sanksi sesuai perda,” ucapnya.

Erwin berharap seluruh pelaku usaha di Kota Bandung dapat beroperasi secara tertib, berizin resmi, dan menghormati ketenangan lingkungan sekitar.

Menurutnya, pemerintah tidak melarang masyarakat berusaha, tetapi setiap kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan memperhatikan aturan dan dampaknya terhadap warga.

“Pemkot Bandung tidak menutup ruang bagi masyarakat yang ingin berusaha. Namun setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi ketentuan hukum dan menjaga harmoni sosial,” kata Erwin.(dsn)