Isu Pemotongan Tukin ASN, Imbas Buruknya Komunikasi Pemerintahan Kang DS – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung pertanyakan rencana pemotongan tunjangan kinerja (tukin).
Pengamat kritisi relasi kuasa yang timpang bisa picu mandeknya kinerja roda pemerintahan.

Salah satu ASN Pemkab Bandung, sebut saja Rina (bukan nama sebenarnya) mengatakan, kabar soal pemotongan tukin sudah beredar sejak beberapa minggu terakhir.
Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pemerintah daerah.

“Informasinya tukin akan dipangkas sekitar 30 persen. Kami belum tahu alasan pastinya, tapi tentu saja kami resah. Pendapatan kami bisa berkurang cukup besar,” kata Rina saat ditemui usai jam kerja, Jumat (10/10/2025).

Pihaknya mengatakan, alasan pemotongan tersebut tidak diungkapkan dengan jelas sehingga menimbulkan pertanyaan ASN.

“Namun, dari isu yang berkembang pemotongan ini karena efisiensi anggaran akibat pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Tapi kalau memang itu kebijakan nasional, kenapa hanya kami yang kena?” ujar Rina.

Dari isu tersebut, pihaknya mengatakan, kebijakan yang kerap merugikan ASN selama ini kerap sulit ditolak. Pasalnya relasi kuasa yang terjadi, membuat pegawai sepertinya justru terpojokan.

“Para ASN berharap Pemkab Bandung dapat meninjau ulang rencana pemotongan tukin tersebut, agar tidak menambah beban pegawai yang sudah menghadapi keterlambatan pembayaran beberapa bulan terakhir.

Menilik isu tersebut, Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha mengatakan, beredarnya isu tersebut jangan sampai membuat ASN justru terdemotivasi yang akhirnya mempengaruhi kinerja pelayanan.

“Namun, tidak ada salahnya mengkroscek kembali mengenai kebijakan yang terjadi. Dari kejadian diatas, terlihat memang adanya miskomunikasi, atau hubungan komunikasi yang kurang baik antara petinggi dan ASN,” ungkap dia, Jumat (10/10).

Permasalahan selanjutnya, ujar dia, dari isu yang merebak tersebut acapkali ada pandangan bahwa ASN harus loyal. Sehingga apapun kebijakan yang dicetuskan pejabat tinggi, ASN seolah tidak boleh memiliki daya kritik atas kebijakan.

“Hal tersebut hal yang salah serta menjadi permasalahan yang selalu terjadi. relasi kuasa yang timpang, bisa saja justru merugikan kinerja pemerintahan,” ungkap dia.
Profesionalisme kerja, dalam kasus isu ini harus tetap dipegang oleh ASN guna memaksimalkan roda kinerja pemerintahan. Namun tetap tanpa menutup ruang kritik jika ada kebijakan yang merugikan ASN.

“Masalah komunikasi seperti ini harus segera diatasi Pemkab Bandung, ditengah sorotan publik yang mulai tinggi terhadap kinerja pemerintah saat ini,” pungkasnya. (kus)