Wakil Ketua DPRD Jabar Apresiasi Komitmen KDM Menata Tata Ruang dan Lingkungan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menata ulang kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menekan potensi bencana ekologis yang semakin meningkat akibat pembangunan yang tidak terkendali di kawasan hijau.

“Kita memang tidak bisa mengembalikan kondisi lingkungan seperti sedia kala. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminimalisir penurunan kualitas lingkungan,” ujar Iswara dalam gelaran Press Talk di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (9/10/2025).

Iswara menilai kebijakan yang dijalankan Pemprov Jabar sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan di masa depan.

Sebagai langkah awal, Iswara mengusulkan moratorium penerbitan izin baru di Kawasan Bandung Utara (KBU), wilayah yang disebut-sebut memiliki kontribusi besar terhadap meningkatnya risiko bencana di Bandung Raya.

“KBU ini kawasan yang sensitif. Sebelum ada izin baru, sebaiknya dilakukan audit lingkungan untuk memastikan pelaksanaan izin sebelumnya sesuai dengan ketentuan. Dari situ kita bisa evaluasi, apakah perlu revisi Perda atau penghentian sementara,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai Peraturan Daerah tentang KBU perlu dikaji ulang secara berkala — minimal setiap lima tahun — agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekologis dan sosial di lapangan.

Menurutnya, pendekatan berbasis kawasan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan pembangunan di wilayah yang semakin padat dan kompleks.

Iswara juga mendorong agar pemerintah daerah menyusun regulasi serupa bagi kawasan strategis lainnya, seperti Bogor–Puncak–Cianjur (Bopunjur) dan Bekasi–Karawang–Purwakarta (Bekarpur), yang kini menghadapi tekanan pembangunan hampir serupa dengan KBU.

“Memang harus ada regulasi yang lebih spesifik. Dulu sudah ada Perpres Nomor 6 Tahun 2020, tapi itu lebih menitikberatkan pada kepentingan pusat,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Cianjur yang sebelumnya nyaris tak pernah dilanda banjir kini mulai mengalami hal serupa, bahkan dampaknya menjalar hingga ke wilayah Jakarta.

Politikus asal Partai Golkar itu berharap, rencana pembentukan perda tata ruang berbasis kawasan dapat segera masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2026.

“Prosesnya memang tidak mudah, tapi urgensinya sangat tinggi. Kalau kita biarkan, kerusakan lingkungan akan semakin meluas dan sulit dikendalikan,” tegasnya.

Selain isu tata ruang, Iswara juga menyoroti aktivitas tambang galian C di Kabupaten Garut yang dinilai tidak sesuai peruntukan ruang. Lokasi tambang yang berada di jalur wisata, menurutnya, justru merusak keindahan dan citra Garut sebagai daerah wisata unggulan.

“Baru masuk Garut sudah disuguhi pemandangan gunung yang ditambang. Ini tentu tidak elok dilihat. Saya kira masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ini agar pemerintah meninjau ulang perizinannya,” katanya.

Ia mengingatkan, kegiatan pertambangan wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan adanya kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Jika ditemukan pelanggaran, kata Iswara, penindakan harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan preseden buruk. Ketegasan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menjaga tata ruang dan lingkungan harus menjadi gerakan kolektif lintas sektor.

“Upaya menjaga keseimbangan lingkungan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Harus ada sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Ini PR besar yang harus kita benahi bersama,” pungkasnya.