Tunggakan PBB Bandung Capai Rp1,4 Triliun, Pemkot Beri Keringanan hingga 50 Persen – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi memberlakukan program penghapusan denda dan potongan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga akhir tahun 2025. Program ini menjadi upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana mengatakan kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pengurangan Denda dan Keringanan Pajak Daerah. Melalui kebijakan ini, warga bisa mendapatkan potongan signifikan atas tunggakan PBB.

“Untuk piutang PBB tahun 1993-2012 yang masih dikelola KPP Pratama dihapus seluruhnya. Sementara untuk tahun 2012-2020 diberikan potongan 50 persen, dan tahun 2020-2024 diberikan keringanan 25 persen,” ujar Gun Gun, Kamis (9/10/2025).

Gun Gun menyebutkan, total piutang PBB Kota Bandung mencapai Rp1,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen di antaranya merupakan piutang lama ketika pengelolaan PBB masih berada di bawah KPP Pratama.

“Kalau dihitung, sekitar Rp548 miliar nilai piutang yang dihapuskan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penghapusan denda berlaku hingga 31 Desember 2025, sedangkan keringanan pokok pajak diberikan sampai 30 November 2025. Warga yang ingin memanfaatkan program ini wajib melunasi pajak tahun berjalan terlebih dahulu. Setelah pelunasan, sistem secara otomatis akan menghapus piutang dari tahun-tahun sebelumnya.

Sejak diluncurkan, program keringanan pajak ini langsung disambut positif oleh masyarakat. Banyak wajib pajak yang mulai mengurus pelunasan untuk memanfaatkan potongan yang diberikan.

“Program ini tidak akan berlangsung selamanya karena setiap penghapusan piutang harus melalui kajian dan konsultasi dengan DPKAD. PBB tercatat di neraca keuangan daerah, sehingga prosesnya tidak bisa sembarangan,” tegas Gun Gun.

Ia menambahkan, program ini memberikan keuntungan bagi dua pihak. Masyarakat mendapatkan keringanan, sementara pemerintah dapat menekan angka piutang daerah secara signifikan.

“Ini win-win solution bagi warga dan pemerintah,” ujarnya.

Tahun 2025, Pemkot Bandung menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp3,7 triliun dari tujuh jenis pajak. Hingga 30 September 2025, realisasi penerimaan PBB telah mencapai Rp465 miliar dari target Rp600 miliar.

Bapenda juga terus memperluas kanal pembayaran agar lebih mudah diakses masyarakat. Saat ini tersedia layanan digital seperti aplikasi e-Satria dan Teman Pajak yang memudahkan wajib pajak untuk mengecek tunggakan, mencetak SPPT, hingga membayar pajak secara daring.

“Pembayaran juga bisa dilakukan lewat Bank BJB, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan gerai pelayanan pajak saat kegiatan tertentu. Bahkan pelayanan mutasi PBB kini bisa dilakukan dari rumah,” jelas Gun Gun.

Meski Pemkot Bandung memberikan berbagai kemudahan, pemerintah tetap akan bertindak tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

“Kami akan mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali. Jika tetap tidak diindahkan, akan dikenakan denda 1 persen per bulan,” tegasnya.

Gun Gun berharap, program penghapusan denda dan potongan PBB ini menjadi momentum bagi warga untuk lebih disiplin dalam membayar pajak.

“Dengan membayar pajak tepat waktu, masyarakat turut mendukung pembangunan kota. Program ini bukan hanya meringankan beban warga, tapi juga memperkuat keuangan daerah,” ucapnya.(dsn/mur)