Pilkades Digelar Secara Digital, DPMDes Ungkap Tantangannya – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Provinsi Jawa Barat memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital akan berjalan efektif, efisien, dan tetap menjaga prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil (Luber Jurdil).

Kepala DPMDes Jabar, Ade Afriandi mengatakan dua daerah yang akan menjadi pelaksana perdana Pilkades digital adalah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Karawang.

“Di Indramayu akan digelar di 139 desa, 10 Desember 2025, sementara di Karawang sebanyak sembilan desa pada 23 Desember mendatang,” ujar Ade dalam kegiatan Press Talk di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (7/10/2025).

Persiapan menuju Pilkades digital telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, termasuk melalui uji coba dan studi banding ke daerah yang sudah lebih dulu menerapkan sistem serupa, seperti Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Pelaksanaan Pilkades digital di dua daerah tersebut menjadi momentum penting sebelum penerapan lebih luas pada 2026, saat banyak kepala desa di Jabar akan berakhir masa jabatannya.

Sejumlah kekhawatiran muncul di lapangan, terutama soal potensi serangan hacker atau gangguan jaringan. Namun, pihaknya terus berkoordinasi dengan panitia lokal dan pemerintah daerah untuk meminimalkan risiko tersebut.

“Saat kami ke Indramayu, muncul kekhawatiran soal hacker atau intervensi politik. Kami pastikan sistemnya aman, transparan, dan tidak bisa dicampuri, termasuk oleh Pemprov Jabar,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat agar warga memahami sistem pemilihan elektronik ini dan tidak mudah termakan isu.

Dalam pelaksanaan nanti, warga akan memilih di TPS yang telah ditentukan menggunakan undangan berisi kode batang (barcode). Barcode tersebut akan memunculkan surat suara elektronik di bilik suara. Setelah memilih, warga akan menerima bukti digital yang otomatis tercatat dalam sistem dan disimpan di kotak verifikasi sebagai antisipasi bila terjadi sengketa hasil.

DPMDes Jabar menyiapkan anggaran Rp750 juta melalui APBD Perubahan 2025 untuk pelaksanaan GPMDes digital, termasuk pelatihan teknis bagi panitia pemilihan. Pemerintah juga akan menyewa vendor aplikasi agar efisien, mengingat sistem ini hanya digunakan periodik setiap delapan tahun sekali.

Penerapan Pilkades digital ini telah mendapat persetujuan resmi Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 7458/PMD.01.02/PEMOTD, yang menyatakan ada 528 desa di Jabar akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara elektronik mulai 2026, diawali oleh Kabupaten Indramayu.(dsn)