Dana Transfer Daerah Berkurang, KDM Ajak Bupati dan Wali Kota Efisien saat Belanja – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang berlaku bukan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja, tapi mencakup kota kabupaten. Kondisi ini perlu disikapi dengan strategi dan keputusan cepat agar pembangunan tetap bisa berjalan maksimal.

Total dana transfer dari pemerintah pusat yang berkurang mencapai Rp5,1 triliun, terdiri atas Rp2,458 triliun untuk provinsi dan Rp2,7 triliun untuk kabupaten kota. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan tersebut harus disikapi dengan bijak dan tidak boleh melemahkan semangat pembangunan di daerah.

Sebagai langkah antisipasi, ia mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota untuk merumuskan strategi bersama. “Kita mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun. Kalau dibiarkan, pembangunan bisa hilang. Kan ini berbahaya,” tutur Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (30/9).

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kepala daerah menyepakati perlunya kinerja yang lebih efektif, termasuk efisiensi belanja daerah. Dedi menyebut, situasi fiskal ke depan menuntut pengeluaran yang benar-benar terukur.

Penyesuaian penggunaan anggaran difokuskan pada pos belanja barang dan jasa, seperti belanja perjalanan dinas, makan-minum, pemeliharaan gedung, hingga kebutuhan transportasi menjadi sektor yang akan dipangkas.

“Anggaran pembangunan 2026 tidak berubah. Yang turun hanya belanja operasional,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota juga membahas kemungkinan penerapan work from home (WFH) untuk sebagian pegawai. Kebijakan ini dinilai dapat menekan biaya listrik, air, dan internet.

“Ini solusi yang bisa kita bangun untuk tetap berjalan kencang, berlari kencang,” kata Dedi.

Ia memastikan, pengetatan anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik maupun target pembangunan. Hanya saja, sejumlah fasilitas penunjang pegawai akan diatur lebih ketat, seperti penggunaan listrik malam hari dan kenyamanan ruang kerja ber-AC.

“Semuanya nanti akan diatur. Kita pasang alarm-alarm untuk mengingatkan tentang penggunaan perangkat pemerintah agar efisien,” tegasnya.

Dedi menambahkan, koordinasi lintas daerah menjadi kunci agar penurunan transfer tidak berdampak besar terhadap masyarakat. Ia optimistis semangat kolaborasi antar-pemerintah daerah akan menjaga laju pembangunan Jabar tetap konsisten.