Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Tambang di Tiga Kecamatan Bogor – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi mengeluarkan surat teguran kepada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 itu, ia memerintahkan penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan terhitung mulai 26 September 2025.

Kebijakan ini lahir setelah Pemprov Jabar menindaklanjuti evaluasi Surat Edaran Gubernur Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK yang mengatur pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah tersebut. Evaluasi yang dilakukan pada 19 September 2025 masih menemukan banyak persoalan di lapangan.

“Masih ada persoalan serius terkait lingkungan dan keselamatan. Aktivitas tambang telah menimbulkan kemacetan, polusi, kerusakan jalan dan jembatan, serta meningkatkan risiko kecelakaan,” tulis Dedi dalam dokumen tersebut.

Menurutnya, tata kelola pertambangan dan rantai pasok yang dijalankan perusahaan belum memenuhi ketentuan perundangan maupun arahan yang telah diberikan sebelumnya. Karena itu, penghentian sementara dipandang perlu sebagai langkah tegas agar perusahaan segera melakukan perbaikan.

“Seluruh kegiatan usaha pertambangan di wilayah dimaksud wajib dihentikan sejak 26 September 2025 sampai perusahaan memenuhi kewajiban yang ditetapkan,” tegasnya.

Dedi juga mengingatkan agar instruksi ini dipatuhi oleh seluruh perusahaan di tiga kecamatan tersebut tanpa pengecualian. “Keputusan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Langkah penghentian sementara ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jabar menertibkan aktivitas tambang di kawasan Parung Panjang dan sekitarnya. Selama ini, lalu lintas truk tambang di jalur tersebut kerap menimbulkan kemacetan panjang, polusi udara, serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Sebelumnya, Dedi sudah menegaskan tidak akan segan menutup perusahaan tambang yang mengabaikan aturan jam operasional. “Kalau mereka tetap melanggar, saya tutup. Saya tidak takut,” ujarnya pada 20 September 2025 lalu.

Ia menilai pelaku usaha tambang di Parung Panjang harus disiplin menaati aturan. “Truk-truk besar mereka bahkan menggunakan jalan provinsi yang baru dibangun dengan anggaran ratusan miliar. Itu jelas merugikan masyarakat, jadi tidak ada lagi toleransi,” pungkasnya. (bbb/pra)