Pembangunan di Jabar Sarana Pergerakan Perekonomian, Melibatkan Seluruh Lapisan Masyarakat – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan arah pembangunan di Jawa Barat tidak boleh hanya menjadi sarana akumulasi modal segelintir pihak. Menurutnya, setiap proyek, khususnya di sektor properti dan perumahan, harus memberi manfaat luas dengan menggerakkan ekonomi multipemain yang melibatkan banyak lapisan masyarakat.

Dedi menyebut pembangunan kerap dipersempit sebagai urusan bisnis pengembang dan penjualan unit rumah. Padahal, di balik berdirinya sebuah kawasan perumahan, terdapat mata rantai ekonomi yang panjang. Mulai dari tukang kayu, sopir truk, mandor, pedagang material bangunan, hingga warung kelontong dan warung kopi di sekitar lokasi. Seluruhnya, kata dia, berhak merasakan manfaat dari setiap proyek pembangunan.

“Setiap pembangunan jangan hanya hitung keuntungan pengembang. Ada tukang kayu, sopir truk, mandor, toko bangunan, sampai warung kelontong yang hidup dari proyek itu. Mereka harus diberi ruang dan perlindungan,” ujar Dedi, Kamis (18/9/2025).

Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu menilai derasnya aliran dana pembangunan ke Jawa Barat beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya memberikan dampak merata. Karena itu, ia mendorong Real Estate Indonesia (REI) membuka standar pengembangan yang lebih transparan. Transparansi diperlukan, agar masyarakat mendapat kepastian tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai pihak yang terdampak langsung oleh pembangunan.

“Kalau masyarakat mengadu, antreannya panjang. Ini sudah waktunya pengembang bicara terbuka. Jangan hanya soal jual unit rumah, tapi juga dampak ekonomi sekitarnya,” tegasnya.

Dedi menekankan pembangunan perumahan semestinya dilihat sebagai momentum pemerataan ekonomi. Ia menggambarkan bagaimana setiap rumah yang berdiri akan melibatkan banyak pihak, mulai dari tukang cat, pedagang pasir, hingga pekerja angkut dan pedagang kecil di sekitar proyek. Mekanisme berlapis inilah yang ia sebut sebagai multiplayer ekonomi.

“Kalau pembangunan hanya berhenti di pengembang, itu tidak sehat. Saya ingin manfaatnya meluas ke semua kalangan, agar kesejahteraan tidak terkonsentrasi pada satu pihak,” tambahnya.

Selain soal pemerataan ekonomi, Dedi juga menyinggung filosofi kemakmuran menurut masyarakat Sunda. Menurutnya, ukuran sejahtera bukanlah kemewahan, melainkan kesederhanaan hidup yang berlandaskan pada kokohnya rumah, pakaian yang cukup, makanan yang layak, istri yang hidup dalam ketenangan, serta anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang.

“Jangan ikut-ikutan gaya pejabat pamer kemewahan atau terjebak budaya konsumtif di media sosial. Jangan dulu kredit mobil kalau rumah saja belum punya. Jangan juga buru-buru cicil motor kalau fondasi kehidupan, yaitu rumah, belum ada,” ujarnya.

Dedi menegaskan kembali rumah harus dipandang sebagai fondasi utama kesejahteraan keluarga. Karena itu, pembangunan perumahan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai bisnis, melainkan sebagai upaya membangun fondasi sosial-ekonomi masyarakat.

Ia pun menegaskan arah pembangunan di Jawa Barat harus memastikan setiap rupiah investasi yang masuk mampu memberi manfaat nyata. Pembangunan harus mencetak keadilan dan pemerataan, bukan sekadar bangunan fisik, melainkan juga harapan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jawa Barat.(dsn)