Bandung Stop Bansos 1.207 Penerima yang Terindikasi Judi Online – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 1.207 keluarga penerima manfaat (KPM) setelah teridentifikasi terlibat judi online.

Keputusan ini diambil berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan pemerintah pusat kepada daerah.

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa menegaskan langkah penghentian ini wajib dilakukan agar bansos tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Kami harus tindak lanjut. Tidak boleh diteruskan. Penyaluran terhadap nama-nama yang terdeteksi judi online langsung dihentikan,” kata Yorisa, Rabu (17/9/2025).

Yorisa menjelaskan berdasarkan data resmi, Kota Bandung memiliki 15.759 penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru. Dari jumlah itu, 1.207 penerima terbukti terkait aktivitas judi online.

Rinciannya, sebanyak 237 KPM tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 702 KPM sebagai penerima Program Sembako, dan 268 KPM penerima ganda PKH sekaligus Sembako.

Menurut Yorisa, mekanisme penghentian dilakukan dengan menutup akses bantuan dari akun penerima yang terindikasi. Data nama-nama tersebut dikirim dari pusat dan kemudian diverifikasi di tingkat daerah.

“Datanya dari pusat, lalu dikirim ke kami. Tugas Dinsos menghentikan penyaluran bantuan terhadap nama-nama yang disebutkan,” ujarnya.

Bansos yang biasanya diterima KPM disalurkan setiap enam bulan sekali. Namun Yorisa tidak menyebutkan secara rinci berapa nominal yang sudah diterima para penerima manfaat sebelum dinyatakan terlibat judi online.

Ia hanya memastikan sebagian dari mereka telah mendapatkan bantuan sebelum aksesnya ditutup.

“Kurang lebih mereka sudah mendapatkan bansos, tapi setelah ada temuan, hak mereka ditahan atau ditutup,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan penghentian ini merupakan langkah tegas Pemkot Bandung dalam menjaga akuntabilitas program perlindungan sosial.

Pemerintah ingin memastikan dana bansos benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin, bukan untuk aktivitas terlarang.

“Program bansos tidak boleh disalahgunakan. Tugas kami memastikan bantuan sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.(dsn)