Pemkot Bandung Hentikan Sementara Pembangunan Perumahan, Hingga Kantongi PBG – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghentikan aktivitas pembangunan perumahan Griya Elok Townhouse di Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal. Langkah tegas ini diambil setelah adanya laporan warga proyek tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta sejumlah izin lain yang menjadi syarat utama pembangunan.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin selaku Ketua Satgas Yustisi, turun langsung ke lapangan untuk memimpin monitoring sekaligus memastikan penghentian kegiatan konstruksi.

“Alhamdulillah laporan masyarakat langsung kami tindak lanjuti. Perumahan ini belum memiliki PBG, maka semua aktivitas harus dihentikan sampai izin diproses dengan benar,” kata Erwin saat ditemui usai meninjau lokasi, di Balai Kota Bandung, Kamis (11/9/2025).

Berdasarkan catatan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Cipta Bintar), pengembang sebelumnya sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1. Bahkan, proyek tersebut pernah disegel, 5 Juli 2023. Namun, segel sempat dibuka secara sepihak oleh pihak pengembang sebelum akhirnya disegel ulang, 13 September 2023.

Plt. Kabid Wasdal Cipta Bintar, Rita menegaskan pembukaan segel secara ilegal merupakan pelanggaran hukum.

“Perbuatan itu jelas melanggar KUHP Pasal 232. Hari ini kami bersama PPNS kembali melakukan penyegelan. Jika segel ini dibuka lagi, kami akan langsung menindaklanjuti ke aparat kepolisian,” tegas Rita.

Erwin menekankan Pemkot tidak pernah bermaksud menghambat investasi. Namun, pengembang diwajibkan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku. Menurutnya, izin dapat diproses cepat apabila syarat administrasi dipenuhi dengan benar.

“Kalau izinnya lengkap, kami bantu percepat. Tapi sebelum izin keluar, tidak boleh ada pembangunan. Kita ingin iklim usaha di Bandung tetap kondusif, tapi semuanya harus sesuai aturan,” ujar Erwin.

Erwin juga menegaskan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek perumahan lain di Kota Bandung.

“Kalau ada perumahan yang membangun tanpa izin, saya tidak akan beri toleransi. Pasti kita segel dan kita tutup,” ucap Erwin.

Erwin mengungkapkan dari pantauan di lapangan, sudah terdapat 8 hingga 10 unit rumah yang dibangun di kawasan tersebut. Bahkan, dua unit di antaranya sudah dihuni warga. Kendati demikian, Pemkot hanya menyegel bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan, sementara unit yang sudah ditempati tidak ikut dipasangi segel.

“Kita masih mengedepankan sisi kemanusiaan. Rumah yang dihuni tidak kita segel. Tapi yang lain, khususnya yang masih dibangun, wajib dihentikan dulu sampai izin resmi keluar,” kata Erwin.

Pemkot Bandung berharap langkah tegas ini menjadi peringatan bagi seluruh pengembang properti agar tertib administrasi sejak awal. Penegakan aturan perizinan, selain memberi kepastian hukum, juga berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau izin diproses dengan benar, otomatis lebih aman bagi pengembang, masyarakat, maupun pemerintah. Kita ingin investasi tetap berjalan, tapi harus legal agar semua pihak terlindungi,” ucap Erwin.(dsn)