DPRD Jabar Keluarkan Maklumat, Desak Kasus Affan Diusut Transparan dan RUU Perampasan Aset Segera Disahkan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengeluarkan maklumat resmi sebagai tindak lanjut aksi demonstrasi yang berlangsung dua hari berturut-turut, 29 hingga 30 Agustus 2025, di Gedung DPRD Jabar. Dalam maklumat tersebut, DPRD Jabar mendesak pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor dan mengusut secara transparan kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas terlindas kendaraan taktis polisi.

Maklumat tersebut dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Jabar, Bucky Wibawa, di Kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025) pukul 13.31 WIB. Seluruh pimpinan DPRD dari berbagai fraksi hadir mendampingi pembacaan pernyataan sikap itu.

“DPRD Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap atas aspirasi yang disuarakan masyarakat. Kami mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, mendukung revisi KUHP, dan menuntut penegakan hukum yang adil serta transparan dalam kasus Affan Kurniawan,” tegas Bucky Wibawa.

Dalam maklumatnya, DPRD Jabar merinci empat tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Mendukung pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meminta penegakan hukum kasus Affan Kurniawan dilakukan terbuka dan adil. Mendukung pelaksanaan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Selain desakan ke pusat, DPRD Jabar juga memberikan enam rekomendasi untuk perbaikan di tingkat daerah. Menjamin kebebasan beribadah secara menyeluruh. Menanggulangi pengangguran dan memperbaiki masalah ketenagakerjaan. Memberantas premanisme dan pungutan liar. Mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran. Memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja informal.

Selain itu, ia menambahkan tragedi meninggalnya Affan Kurniawan menjadi salah satu perhatian utama DPRD Jabar. DPRD mendesak Mabes Polri mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat yang terlibat.

“Kami ingin penanganannya setransparan mungkin, agar keadilan benar-benar dirasakan keluarga korban,” ujar Bucky.

Maklumat tersebut dipastikan segera dikirimkan ke DPR RI dan pemerintah pusat pada hari yang sama.

“Secepatnya kami serahkan agar aspirasi warga Jawa Barat bisa langsung direspons,” tambah Bucky.

Seluruh fraksi DPRD Jabar kompak mendukung isi maklumat ini. Bucky memastikan, setiap ketua fraksi akan memperjuangkan tuntutan ini melalui jalur politik partai masing-masing.(dsn)