Pemprov Jabar Penuhi Tuntutan, Ojol dan Pekerja Rentan Mendapat BPJS – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat merespons cepat tuntutan massa aksi Bela Ojol Affan Kurniawan yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar pada 29–30 Agustus 2025. Salah satu tuntutan utama massa adalah peningkatan kesejahteraan bagi para mitra ojek online (ojol).

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jabar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Skema perlindungan ini tidak hanya mencakup ojol, tetapi juga kelompok pekerja rentan lainnya seperti supir angkutan daring, petani, nelayan, buruh kasar, pemulung, hingga pedagang asongan.

“Ada ojek, supir grab, kemudian ada petani, nelayan, kuli macul, kuli panggul, pemulung, pedagang asongan, semua akan kami asuransikan. Jumlah premi per tahun Rp201 ribu dan rencananya akan dikerjasamakan,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Senin (1/9).

Dedi menegaskan pembiayaan premi tidak sepenuhnya ditanggung Pemprov Jabar. Skema yang disiapkan adalah pembagian biaya bersama bupati/wali kota serta pihak aplikator ojol. “Kalau misalnya Rp200 ribu dibagi dua, itu bentuk komitmen kita untuk membangun rasa adil di masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan kasus pengemudi ojol yang mengalami kecelakaan hingga harus diamputasi dan selama ini membiayai kebutuhan medis sendiri. “Ke depan, hal seperti itu sudah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kebutuhan kaki palsu dan rehabilitasinya,” jelasnya.

Terkait anggaran, Dedi mengatakan program ini akan dijalankan bertahap. Untuk empat bulan tersisa di tahun ini, Pemprov Jabar menyiapkan alokasi sekitar Rp60 miliar dalam APBD Perubahan 2025. “Tahun depan, kita akan hitung kembali bersama bupati dan wali kota,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan tidak akan memberikan bantuan ke daerah yang enggan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau bupati atau wali kotanya tidak mau, saya tidak akan memberikan anggaran ke daerah itu. Kalau rakyat protes, silakan tanyakan ke kepala daerahnya,” tegas Dedi.

Adapun sasaran program ini nantinya akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga penyaluran manfaat BPJS Ketenagakerjaan lebih tepat sasaran kepada ojol dan sektor pekerja rentan di Jawa Barat.

(dbs)