Kementerian Haji dan Umrah Bakal Dibentuk, Kemenag KBB Masih Lakukan Persiapan Pelaksanaan Haji Tahun Depan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- DPR RI secara resmi menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada 26 Agustus 2025 lalu. Hal tersebut berdasarkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tersebut rencananya akan  mengambil alih seluruh pengelolaan ibadah haji dan umrah dari Kementerian Agama yang bertujuan untuk menciptakan one-stop service yang terintegrasi dan efisien.

Terkait hal tersebut, warga Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Taufik Kurnaefi (48) mengatakan, dirinya telah mendaftarkan diri sebagai daftar tunggu calon jemaah haji sejak kurang lebih enam tahun lalu.

“Saya sudah daftar bareng istri sejak 2019 an dan hingga saat ini masih menunggu keberangkatan,” katanya, Minggu (31/8/2025).

Ia menambahkan, dirinya mengaku telah mengetahui rencana pemerintah membentuk Kementerian baru yang khusus mengurus haji dan umrah. Terkait rencana tersebut dirinya menyambut baik.

“Saya sebagai masyarakat menyambut baik terkait rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah,” katanya.

Ia berharap, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tersebut memberikan dampak positif terhadap pengelolaan ibadah haji dan Umrah bagi jemaah Indonesia di kemudian hari.

“Bagus karena akan lebih fokus dalam mengurus jemaah haji baik dari pendataan, pelayanan serta memastikan fasilitas yang diperoleh jemaah haji maksimal ketika di tanah suci,” tandasnya.

Sementara itu, calon haji asal Batujajar, Adi Haryanto (47) mengatakan, dirinya berharap adanya kementerian haji semoga bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam mengurus ibadah haji dari pendaftaran keberangkatan sampai kepulangan.

“Ibadah haji adalah rutinitas yang setiap tahun dilakukan, jadi semestinya sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan karena sudah terprediksi akar-akar masalah yang dialami jemaah untuk disiapkan solusinya,” katanya.

Ia berharap, Kementerian Haji nantinya bisa mengemban amanah, kepercayaan pemerintah dalam mengelola umat, tidak ada penyalahgunaan kewenangan, mengingat calon jemaah haji di Indonesia setiap tahun selalu bertambah.

“Dengan tata kelola manajemen yang baik dan sinergi dengan pemerintah arab saudi, diharapkan kuota bisa bertambah agar memangkas waktu tunggu keberangkatan calon jemaah yang saat ini terlalu lama, rata-rata 20 tahun,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag KBB, Enjah Sugiarto mengatakan, hingga saat ini PHU Kemenag Bandung Barat masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Memang revisi undang-undang yang kemarin disahkan baru RUU belum diundang-undangkan dan Kepres belum keluar sampai saat ini. Jadi di Kab/Kota hingga saat ini masih berjalan seksi PHU yang melakukan persiapan,” katanya.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya masih menjalankan tugas dalam rangka melaksanakan persiapan pemberangkatan haji untuk tahun 2026 mendatang.

“Dan saat ini sudah mulai berjalan untuk keberangkatan tahun 2026. Verifikasi data yang berangkat tahun depan sudah berjalan, pembuatan paspor sudah berjalan, jadi masih PHU Kemenag yang bekerja saat ini,” katanya.

Sementara itu, saat disinggung terkait antrian, ia menegaskan, bahwa Kementerian Haji dan Umrah nantinya tidak berpengaruh terhadap antrean yang sudah berjalan saat ini.

“Terkait sistem dan antrean akan beralih. Namun tidak akan ada perubahan dari sisi antrean. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir antrean akan berubah,” katanya.

Data Kemenag KBB menyebutkan, jumlah jemaah dalam antrian di Bandung Barat per tanggal 25 Agustus 2025 berjumlah 21.443. Jika berdasarkan kuota tahun 1446 H/2025 M yang berjumlah 1.066. Estimasi daftar tunggu keberangkatan di KBB adalah 21 tahun. (KRO)

Live Update