Rombel 50 Siswa Dinilai Ancam Kelangsungan Guru Swasta dan Ganggu Kualitas Belajar – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG — Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memperluas kapasitas rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan pendidikan.
Salah satu dampak serius dari kebijakan ini adalah berkurangnya peluang guru di sekolah swasta untuk memenuhi syarat sertifikasi profesi.

Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan menyampaikan, penambahan siswa per rombel memang dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Jawa Barat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah ini masih tertinggal dalam hal rata-rata lama sekolah.

Namun, Cecep mengingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menurunkan mutu proses belajar mengajar. Kelas yang terlalu padat akan menyulitkan guru dalam membimbing siswa secara optimal.

“Jumlah siswa yang terlalu banyak dapat mengganggu konsentrasi dan efektivitas pembelajaran,” tuturnya saat dihubungi melalui telepon (7/ 8).

Ia juga mengusulkan solusi alternatif berupa pembagian jam sekolah pagi dan siang (school shifting), agar kelas tetap kondusif dan guru dapat mengajar dengan fokus.

“Kualitas guru tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan peningkatan kuantitas. Apabila beban mengajar berlebihan, guru akan kesulitan mengontrol kelas dan menjamin proses belajar berjalan maksimal,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, Atty Rosmiati, menilai kebijakan tersebut menyebabkan sekolah swasta kehilangan murid secara signifikan.

“Masyarakat cenderung memilih sekolah negeri yang daya tampungnya semakin besar, sehingga lembaga pendidikan swasta mengalami penurunan peserta didik,” ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Kamis (7/8).

Menurut Atty, penurunan jumlah siswa berdampak langsung pada distribusi jam mengajar guru. Banyak guru di sekolah swasta kesulitan memenuhi beban minimal 24 jam pelajaran per minggu—syarat utama untuk memperoleh tunjangan profesi.

“Jika jam mengajar tak mencukupi, guru bisa kehilangan hak atas sertifikasi,” ujarnya.

Bagi banyak guru swasta, tunjangan profesi bukan hanya pelengkap, tapi sumber utama penghasilan.
Atty menambahkan, sebagian besar guru baru saja menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan tengah menjalani tahun awal penerimaan tunjangan. Namun, kebijakan rombel besar mengancam keberlanjutan manfaat tersebut.

“Di wilayah Kabupaten Bandung, terdapat ratusan sekolah swasta tingkat menengah. Jika kebijakan ini terus berlanjut tanpa evaluasi menyeluruh, Atty memperkirakan ribuan guru akan terdampak baik dari sisi administratif maupun ekonomi. Ia meminta agar pemerintah daerah lebih peka terhadap keseimbangan antara pendidikan negeri dan swasta,” ucapnya. (kus)