Desa Wisata di Kab Bandung Butuh Lebih dari Sekadar Label, Akses Jalan Masih Jadi Masalah – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG — Pengembangan desa wisata di Kabupaten Bandung terus didorong oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi lokal.

Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa pembangunan desa wisata tidak boleh berhenti pada pencitraan atau sekadar penetapan status, melainkan harus ditopang oleh pembinaan berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur.

Kepala Disbudpar Kabupaten Bandung, Wawan A Ridwan, mengatakan saat ini terdapat sedikitnya 100 desa wisata yang tersebar di berbagai kecamatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung.

Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah menargetkan agar desa-desa yang berstatus rintisan bisa berkembang, dan yang sudah berkembang bisa naik kelas menjadi desa wisata mandiri.

“Desa wisata bukan hanya tentang destinasi, tapi juga tentang gagasan yang tumbuh dari masyarakat dan didukung pemerintah. Pembinaannya harus terus menerus dan kolaboratif,” kata Wawan, Kamis (24/7).

Disbudpar menggandeng berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta perguruan tinggi di Bandung Raya, seperti UPI, Polban, Telkom University, dan Unpad, dalam proses pendampingan desa wisata.

Fokus kolaborasi meliputi peningkatan kapasitas pelaku UMKM, penataan kawasan, penguatan kesadaran lingkungan, hingga fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sertifikasi keahlian pariwisata secara gratis.

Selain pembinaan teknis, Disbudpar juga aktif mendorong pelaksanaan event baik di dalam maupun di sekitar desa wisata, untuk mendongkrak kunjungan wisatawan dan geliat ekonomi warga.

“Event terbukti mampu merangsang perputaran ekonomi lokal, apalagi jika melibatkan komunitas dan pelaku ekonomi kreatif di desa tersebut,” ujar Wawan.

Namun demikian, pengamat budaya dan inisiator kampung kreatif, Rahmat Jabaril, menilai bahwa pengembangan desa wisata di Jawa Barat selama ini masih menghadapi hambatan struktural yang serius.
Menurutnya, persoalan paling mendasar adalah belum memadainya akses infrastruktur, terutama jalan menuju desa wisata.

“Desa wisata jangan hanya jadi branding. Kalau akses ke lokasinya buruk, jalan rusak, atau transportasi sulit, ya wisatawan enggan datang. Ini bukan hanya soal promosi, tapi soal kesiapan dasar yang harus dipenuhi dulu,” kata Rahmat, Kamis (24/7).

Rahmat menyoroti kondisi di sejumlah desa wisata di Kabupaten Bandung, seperti Ciburial, Alam Endah, Jelekong, dan Kampung Cibolerang, yang disebutnya punya potensi kuat dalam lanskap alam, budaya, hingga seni rupa. Namun, ketimpangan infrastruktur dasar membuat desa-desa tersebut sulit bersaing dan bertahan secara ekonomi.

Ia juga menegaskan bahwa perbaikan jalan, konektivitas digital, hingga ketersediaan transportasi umum ke desa wisata harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan daerah.

“Kita terlalu fokus pada program ‘labeling’, padahal yang dibutuhkan warga adalah jalan yang bagus dan akses yang memadai,” ujarnya.

Menurut Rahmat, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata seharusnya bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk mendorong alokasi anggaran yang konkret dan merata ke desa-desa. Namun regulasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh pelaksanaan teknis yang menyentuh akar masalah di lapangan.

“Desa wisata adalah wajah pariwisata masa depan, tapi wajah itu jangan cuma dipoles. Fondasinya dulu yang harus diperbaiki. Jangan sampai warga hanya dijadikan objek proyek, tanpa merasakan dampaknya secara langsung,” pungkas Rahmat. (kus)