Pengadaan Mobil Caravan Covid 19 di Bandung Barat Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Kejari Kabupaten Bandung Tahan 3 Orang – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Tiga orang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Mobil Caravan untuk Laboraturium Covid-19.

Ketiga orang tersebut yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat berinisial ES dan RDS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan  CG sebagai Direktur PT Mukti Artha Sehati.

Kepala Kejari Kabupaten Bandung, Donny Hariono Setyawan mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjdi pada tahun 2021 saat pandemi Covid-19 melanda.

“Bahwa dalam pelaksanaan  pengadaan satu unit mobil caravan untuk covid -19 telah terjadi  perbuatan-perbuatan melawan hukum,” katanya, Kamis (17/7/2025).

Ia menambahkan, pengadaan mobil caravan penanganan Covid-19 tersebut memiliki nilai kontrak yang lumayan cukup besar yakni mencapai Rp6 Miliar.

“UPT Laboratorium dan Penunjang  Medik Kabupaten Bandung  Barat  tidak pernah mengajukan  permohonan pengadaan mobil caravan untuk laboraturium Covid -19,” katanya.

Ia menyebut, selanjutnya ditemukan fakta bahwa PPK tidak pernah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tahap pelelangan.

“Jadi kuat dugaan ES selaku pengguna anggaran dan RDS selaku PPK berupaya agar PT Multi Artha Sehati yang dipimpin oleh CG memenangkan lelang tersebut,” katanya.

“Padahal, PT Multi Artha Sehati tidak memenuhi syarat, karen perusahaan itu merupakan perusahaan konstruksi,” imbuhnya.

Lebih jauh dari itu, ketiganya bekerjasama seolah-olah pengadaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Bahkan dilakukan pembayaran 100 persen kepada RDS.

“Padahal sampai sekarang mobil  tersebut  tidak  dapat  digunakan  sesuai  dengan  peruntukannya  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  administrasi  dan  teknis  sebagai suatu mobil caravan yang diperuntukan untuk laboratorium Covid-19,” katanya.

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian Rp 3.077.881.200,00. Untuk pasal yang di disangkakan berdasarkan surat perintah penyidikan, primernya yakni pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999, dan UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor.

“Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun sampai ancaman hukuman seumur hidup,” tandasnya. (KRO) 

Live Update