Teknologi Wolbachia Diperluas, Pemkot Bandung Targetkan Tiga Kecamatan Baru – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali melangkah agresif dalam menekan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan memperluas penerapan teknologi wolbachia. Setelah berhasil menurunkan populasi nyamuk Aedes aegypti di Kecamatan Ujungberung, kini program tersebut akan diperluas ke tiga kecamatan, dimulai dari Kiaracondong.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menjelaskan pendekatan ini terbukti efektif dan akan dikembangkan secara bertahap.

“Alhamdulillah, teknologi wolbachia berhasil di Ujungberung. Kami sekarang mulai sosialisasi untuk diterapkan di Kiaracondong, dan menyusul dua kecamatan lainnya,” ujarnya saat ditemui di Jalan Diponegoro, Rabu (9/7/2025).

Ia menjelaskan teknologi ini melibatkan penyuntikan bakteri wolbachia ke nyamuk jantan. Ketika nyamuk ini kawin dengan betina Aedes aegypti, hasil keturunannya tidak lagi mampu menularkan virus penyebab DBD.

“Langkah ini bisa menghasilkan generasi nyamuk yang tidak berbahaya,” jelas Erwin.

Ia menambahkan hingga pertengahan 2025, tercatat 1.653 kasus DBD di Kota Bandung, dengan empat korban meninggal dunia.

“Angka kematian masih di bawah 1 persen, tapi kami tidak ingin ada korban jiwa lagi,” tambahnya.

Lebih jauh, Erwin mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari egosentris menjadi ecocentris, melalui kolaborasi seluruh elemen.

“Kami mengajak pentahelix, mulai dari akademisi, tokoh agama, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, untuk bergotong royong mendukung program ini,” ujar Erwin.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjalankan prinsip 3M dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembangbiak nyamuk.

Program ini juga disinergikan dengan layanan cek kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Erwin mengatakan layanan tersebut terbuka untuk semua warga, tanpa batasan wilayah.

“Cukup datang ke puskesmas terdekat, semua dilayani dengan ikhlas, cepat, dan ramah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkot juga tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL), khususnya di kawasan zona merah seperti jalur protokol dan tempat ibadah.

“Kawasan seperti Klenteng di Jalan Kelenteng diajukan jadi kawasan khusus, tapi karena masih zona merah, saya tegaskan saat ini tidak boleh ada aktivitas berdagang,” tegas Erwin.

Meski demikian, ia memberi ruang kompromi sembari menunggu hasil final dari Raperwal (Rancangan Peraturan Wali Kota). Untuk sementara, PKL diperbolehkan berdagang tanpa mengganggu akses trotoar, terutama bagi penyandang disabilitas.

“Pedagang yang memakai bangunan permanen akan dibongkar,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot juga terus membersihkan lokasi pembuangan sampah liar, termasuk di Pasar Cihaurgelis dan Baladewa. Lokasi tersebut kini mulai difungsikan kembali, baik untuk parkir maupun pengolahan maggot dan insinerator.

“Kami ingin tempat yang sudah dibersihkan tidak kembali dijadikan TPS ilegal. Kami jaga bersama-sama dengan lurah, camat, RW, RT, dan elemen masyarakat,” ungkap Erwin.

Terkait penertiban bangunan liar dan pelanggaran perizinan, Pemkot menyerahkannya kepada pihak berwenang seperti Dinas Cipta Karya.

“Saya hanya jalankan aturan sebagai Ketua Satgas Justisi. Pengusaha yang patuh aturan tak akan dipersulit,” tegasnya.

Menurut Erwin, seluruh program ini dijalankan bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia.

“Kita tidak bisa sekaligus, tapi komitmen kita jelas, menyelesaikan masalah dengan pendekatan berkelanjutan,” pungkasnya.(dsn/mg1/mg2/mg3)