Hirawan Ardiwinata Menang di Pengadilan, Bank OCBC NISP Masih Abaikan Putusan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Bayangkan Anda telah melunasi utang di bank, tetapi jaminan kredit yang seharusnya dikembalikan justru ditahan selama lebih dari dua dekade!

Itulah yang dialami pengusaha Hirawan Ardiwinata, yang hingga kini masih harus berjuang mendapatkan haknya setelah Bank OCBC NISP (sebelumnya Bank NISP) menolak mengembalikan aset jaminan kredit miliknya, meskipun kredit tersebut telah lunas sejak 2001.

Hirawan mengajukan gugatan perdata terhadap Bank OCBC NISP di Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juli 2024 dengan register perkara No. 296/Pdt.G/2024/PN.Bandung.

Baca Juga :Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

Gugatan ini diajukan karena bank tersebut tidak mengembalikan jaminan kredit yang telah dilunasi lebih dari 24 tahun lalu, meskipun terdapat bukti surat pelunasan Nomor: 046/KPO.Kr/SK/2001 tertanggal 28 September 2001.

Pada 20 Januari 2025, Pengadilan Negeri Bandung memenangkan gugatan Hirawan Ardiwinata dan menetapkan bahwa Bank OCBC NISP terbukti melakukan wanprestasi.

Bank ini dinyatakan melanggar hukum karena tidak mengembalikan aset jaminan kredit, meskipun kredit telah dilunasi 24 tahun yang lalu.

Baca Juga :Galaxy S25 Series Jadi Travel Buddy Terbaik, dengan AI dan Kamera Paling Canggih

Salah satu aset yang telah disita pengadilan adalah tanah seluas 92.110 meter persegi di Desa Cikembulan, Pangandaran, sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Nomor: 1/Pdt.P.Sita.Del/2025/PN Ciamis Jo. Nomor: 296/Pdt.G/2024/PN Bandung.

Selain aset tanah di Pangandaran, Hirawan juga mengagunkan 25 tanah kavling di Komplek Sangkuriang Megah Lertari (Setiabudi Regency), Kota Bandung, serta surat-surat obligasi dari PT Astra II, PT BTN VIII, PT Pindo Deli, dan PT PLN V861.

Kuasa hukum Hirawan, Yanto Pranoto, SH, menegaskan bahwa putusan pengadilan merupakan perintah hukum yang wajib dijalankan oleh semua pihak.

Baca Juga :HP Bupati dan Wali Kota Dilarang Non Aktif, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sebut Dirinya Enggak Pernah Rapat, Tiap Malam Keluarkan Tiga Surat Edaran

“Kami meminta Bank OCBC NISP untuk segera mematuhi putusan. Jika mereka terus mengabaikannya, ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepatuhan hukum di sektor perbankan. Kami juga meminta regulator dan pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar dilaksanakan,” tegas Yanto.

Selain itu, dalam berita acara penyitaan, dinyatakan bahwa aset yang telah disita tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan, karena berada dalam pengawasan pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Rosnaindah, SH. MH., telah menandatangani berita acara penyitaan tersebut.

Tak tinggal diam

Sementara Hirawan Ardiwinata tidak tinggal diam.

Setelah berjuang selama lebih dari dua dekade, ia menegaskan akan terus menuntut haknya.

“Saya telah melaksanakan kewajiban saya sebagai debitur dengan melunasi pinjaman. Mengapa Bank OCBC NISP tidak mau melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan jaminan kredit saya? Kalo hal seperti ini bisa terjadi pada saya, bukan tidak mungkin hal serupa juga bisa dialami oleh nasabah lain,” ujar Hirawan.

Berharap OJK,BI dan pemerintah turun tangan

Sikap Bank OCBC NISP yang menolak mematuhi putusan pengadilan harus menjadi perhatian serius bagi regulator dan pemerintah.

Jika lembaga perbankan dapat mengabaikan hukum tanpa konsekuensi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional bisa runtuh.

Yanto berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pemerintah segera turun tangan dan memastikan bahwa putusan pengadilan ini benar-benar dilaksanakan dan nasabah dapat memperoleh haknya.

Bank harus bertanggung jawab

“Keadilan tidak boleh hanya menjadi keputusan di atas kertas. Bank harus bertanggung jawab, hukum harus ditegakkan, dan hak nasabah harus dikembalikan,” tegas Yanto. (**)